Bangun Jakarta Era Baru, Fahira Idris Ajukan Tujuh Rekomendasi Strategis

JAKARTA – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, mengusulkan tujuh agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi era baru pembangunan ibu kota pasca perpindahan status sebagai Ibu Kota Negara. Usulan tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta yang digelar di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/7).

Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta.

Dalam pemaparannya, Fahira menilai tantangan Jakarta ke depan membutuhkan pola koordinasi yang lebih terstruktur karena berbagai persoalan yang dihadapi bersifat lintas kewenangan, mulai dari pengelolaan fiskal, transportasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, hingga transformasi Jakarta sebagai kota global.

"Menurut hemat saya, Jakarta membutuhkan cara kerja baru. Sinergi pusat dan daerah tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi ruang kerja strategis yang rutin, terukur, dan berdampak langsung kepada warga," ujar Fahira Idris.

7 Rekomendasi 

Rekomendasi pertama yang disampaikan adalah menjadikan forum komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wadah koordinasi yang berlangsung secara berkala. Menurutnya, forum tersebut perlu menjadi ruang untuk menyusun agenda prioritas, membagi peran antarinstansi, serta memastikan tindak lanjut terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan warga Jakarta.

Pada aspek fiskal, Fahira mendorong penguatan posisi keuangan daerah, termasuk pembahasan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus memikul beban pelayanan publik yang kompleks sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang sejalan dengan fungsi strategisnya.

Transportasi publik juga menjadi salah satu fokus yang diusulkan. Fahira berpandangan pengembangan layanan seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, Mikrotrans, integrasi tarif, hingga konektivitas kawasan Jabodetabek memerlukan koordinasi lintas lembaga agar sistem transportasi publik dapat berkembang secara terpadu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mempercepat pembangunan Jakarta sebagai kota yang layak huni melalui penanganan banjir, rob, sampah, polusi udara, penyediaan ruang terbuka hijau, air bersih, hunian, serta ruang publik yang memadai.

"Jakarta harus terlebih dahulu dirasakan warganya sebagai kota yang layak, sehat, dan nyaman. Warga harus merasakan langsung perubahan dalam mobilitas, lingkungan, layanan dasar, dan ruang hidup sehari-hari," katanya.

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, Fahira mengusulkan agar berbagai program pendidikan seperti KJP Plus, KJMU, Sekolah Swasta Gratis, Sekolah Rakyat, pendidikan vokasi, hingga literasi digital diintegrasikan dalam satu ekosistem yang mampu menyiapkan generasi muda menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, pasar rakyat, pelaku ekonomi kreatif, dan wirausaha muda. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jakarta perlu dirasakan lebih merata oleh masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, promosi produk lokal, dan pengembangan ruang publik produktif.

Rekomendasi terakhir berkaitan dengan upaya menjaga identitas Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya lokal. Fahira menilai pengembangan budaya Betawi, kawasan bersejarah, museum, festival, seni, kuliner, serta ruang kreatif perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan kota.

Menutup paparannya, Fahira menyatakan DPD RI Dapil DKI Jakarta siap menjalankan peran sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa penetapan isu prioritas, pembagian kewenangan, kebutuhan regulasi, dukungan anggaran, serta target penyelesaian berbagai program pembangunan.

Menurut Fahira, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur legislatif menjadi faktor penting.

"Hal ini agar Jakarta tetap mampu menjalankan perannya sebagai pusat ekonomi nasional, pusat budaya, pusat inovasi, dan salah satu wajah Indonesia di tingkat global," tandasnya.