Cegah Karhutla, Menteri LH Serukan Pengawasan Ketat di Wilayah Rawan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan deteksi dini di wilayah rawan kebakaran lahan untuk mengurangi potensi terjadinya kebakaran. Pernyataan ini disampaikan dalam Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2025 yang digelar di Serpong, Banten, Senin (24/2/25).

Menteri Hanif menekankan bahwa kebakaran lahan tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tetapi juga berpengaruh terhadap krisis iklim global. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengawasan di wilayah rawan kebakaran menjadi langkah utama dalam pencegahan.

"Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Setiap titik panas harus ditangani dengan cepat melalui patroli darat, udara, dan pemanfaatan teknologi terbaru," ujar Hanif.

Strategi pencegahan kebakaran lahan yang akan diterapkan meliputi identifikasi wilayah rawan, peningkatan koordinasi lintas sektor, pengawasan berbasis teknologi, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Dalam apel yang dihadiri berbagai instansi terkait, termasuk TNI, POLRI, BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah, Hanif mengungkapkan bahwa berdasarkan data Satelit Terra/Aqua (NASA) per 23 Februari 2025, terdapat 59 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 32 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Indonesia.

Meskipun jumlah titik panas mengalami penurunan sebesar 53,17 persen dibandingkan tahun 2024, risiko kebakaran lahan tetap tinggi. Provinsi yang memiliki potensi kebakaran tertinggi antara lain Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Papua Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Sejarah panjang kebakaran besar di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1981/1982, 1997/1998, 2007, 2013, 2015, dan 2019, menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan.

Menghadapi musim kemarau 2025, Menteri Hanif menyerukan agar seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, POLRI, pelaku usaha, serta masyarakat, memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan kebakaran lahan. Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan kampanye publik, serta monitoring prakiraan cuaca secara berkala untuk mengantisipasi risiko kebakaran.

Pemerintah juga memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana guna mendukung pengendalian kebakaran di wilayah rentan. Menteri Hanif menegaskan bahwa kebakaran lahan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi nasional.

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang efektif. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mengurangi risiko dan dampak kebakaran secara signifikan," pungkas Hanif.