
Kabupaten Sorong — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil seperti Pulau Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Dalam kunjungannya ke Pulau Arar, Rabu (27/5/2026), Abdul Mu’ti menekankan bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi, kondisi fisik, kemampuan intelektual, maupun faktor geografis.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena memiliki kesulitan ekonomi, kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, atau berada di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar ini. Ini adalah amanat yang sungguh-sungguh kami tunaikan semaksimal mungkin,” ujar Abdul Mu’ti
Sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta sekolah dengan kerusakan berat sebagai prioritas dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026.
Selain pembangunan fisik sekolah, pemerintah juga memperkuat lima model layanan pendidikan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Kelima model tersebut meliputi pendidikan jarak jauh (PJJ), sekolah satu atap, sekolah terbuka berbasis komunitas belajar, pendidikan kesetaraan, serta kursus dan pelatihan.
Menurut Abdul Mu’ti, berbagai model layanan itu dirancang agar pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Kita merasakan semangat yang sama untuk memajukan pendidikan di tanah air. Mari bersama-sama kita bangkitkan semangat agar anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi emas Indonesia 2045,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, menyebut kunjungan Mendikdasmen ke Pulau Arar menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat.
“Ini pertama kali menteri bisa sampai di Pulau Arar,” ujar Adolof.
Ia menjelaskan, Papua Barat Daya memiliki sekitar 160 ribu peserta didik, lebih dari 1.200 sekolah, dan sekitar 10 ribu guru yang tersebar di lebih dari 900 kampung. Kondisi tersebut membuat pemerataan layanan pendidikan membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dampak program revitalisasi sekolah juga dirasakan langsung oleh para murid. Meske Salomina Sosir, siswi SMA Unimuda Pulau Arar, mengaku sebelumnya proses belajar mengajar berlangsung di bangunan sekolah yang rusak dan kurang layak.
Namun setelah revitalisasi dilakukan, ruang belajar telah direnovasi dan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Pembangunan sudah selesai satu bulan lalu. Kelasnya sudah dimanfaatkan, sudah bisa belajar. Perasaannya sangat gembira. Setiap hari kalau pagi belum ada guru, pasti kita murid pertama datang,” ungkap Meske.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian terhadap pendidikan di Pulau Arar.
Selain SMA Unimuda Pulau Arar, revitalisasi juga dilakukan di SD Inpres 27 Kabupaten Sorong yang menerima bantuan pembangunan toilet, ruang UKS, serta rumah dinas guru.
Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti disambut antusias oleh guru dan murid sebelum meninjau langsung fasilitas sekolah yang telah dibangun dan siap dimanfaatkan.
Mendikdasmen kemudian meresmikan hasil revitalisasi tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak dan mendukung proses belajar mengajar di wilayah terpencil Papua.