
Jakarta – Menteri Agama Republik Indonesia, KH Nasaruddin Umar, menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Nasional (Munas) XX Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) yang berlangsung pada 20–22 November 2026 di Hariston Hotel & Suites, Bandengan, Jakarta Utara.
Munas XX menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kepengurusan periode 2022–2026, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan MATAKIN periode 2026–2030.
Mengangkat tema yang terinspirasi dari ajaran Mengzi IIIA, 4.10, yakni “Menyerahkan dunia kepada seseorang itu mudah, tetapi mendapatkan seorang pemimpin sejati itulah yang sukar,” forum ini menekankan pentingnya integritas, kebijaksanaan, dan keteladanan dalam kepemimpinan.
Dalam sambutannya, Nasaruddin menegaskan bahwa Munas bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum penting untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi, merumuskan kebijakan, serta menentukan masa depan MATAKIN.
Ia berharap pemilihan Ketua Umum dan Dewan Rohaniwan periode 2026–2030 mengutamakan kualitas, kapasitas, integritas, dan komitmen pengabdian.
“Organisasi yang kuat membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul seluruh unsur, membangun kepercayaan, serta menyiapkan keberlanjutan organisasi,” ungkapnya.
Menag juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan selama musyawarah. Kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda.
Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan keagamaan yang inklusif, adil, dan setara bagi seluruh umat beragama.
"MATAKIN mitra strategis Kementerian Agama dalam pembinaan umat Khonghucu dan penguatan kehidupan beragama yang harmonis," imbuhnya.
Tantangan Pelayanan
Menag turut menyoroti sejumlah tantangan pelayanan umat Khonghucu, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, pendidikan keagamaan, penguatan kelembagaan, hingga pemerataan rumah ibadah dan pelayanan di daerah.
Terkait aspirasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Khonghucu, ia menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, serta Bappenas.
"Namun, belum terbentuknya direktorat jenderal tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada umat Khonghucu," harap Menag.
Nasaruddin juga mendorong MATAKIN agar adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur ajaran Khonghucu, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan.
Untuk periode 2026–2030, penguatan pembinaan generasi muda, peningkatan kualitas rohaniwan, pengembangan pendidikan Khonghucu, serta perluasan pelayanan umat di berbagai daerah diharapkan menjadi prioritas organisasi.
Munas XX MATAKIN diikuti sekitar 250 peserta dan peninjau dari berbagai unsur organisasi Khonghucu di Indonesia, termasuk perwakilan MAKIN, pengurus MATAKIN pusat dan daerah, serta para Xueshi atau rohaniwan senior.
Sejumlah agenda utama yang dibahas meliputi evaluasi dan pengesahan laporan pertanggungjawaban Dewan Rohaniwan serta Pengurus Pusat periode 2022–2026, penyempurnaan AD/ART, pemilihan kepemimpinan, serta penetapan garis besar program kerja empat tahun mendatang.
Melalui Munas XX, MATAKIN diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan umat, dan memperluas kontribusi dalam menjaga kerukunan serta keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.