Raker UPZ BAZNAS 2026, Kemenag Tekankan Pentingnya Integrasi Data Mustahik

ANP • Thursday, 19 Nov 2026 - 23:22 WIB

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI menekankan pentingnya integrasi data mustahik melalui pengembangan Dashboard Satu Data ZIS-DSKL yang terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Inisiatif ini bertujuan memastikan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS lebih tepat sasaran serta mencegah duplikasi bantuan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag., mengatakan Kemenag bersama BAZNAS dan Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Dashboard Satu Data ZIS-DSKL pada Agustus 2026 lalu. Pengembangan sistem tersebut dilatarbelakangi belum terintegrasinya data mustahik yang selama ini dimiliki berbagai lembaga dan instansi pemerintah.

“Selama ini kita tidak memiliki satu data terkait mustahik. Bappenas punya data sendiri, lembaga amil zakat juga punya data sendiri, begitu pula kementerian dan lembaga lainnya. Akibatnya, belum ada data tunggal yang bisa menjadi acuan bersama,” ujar Waryono dalam Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) - UPZ BAZNAS Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Waryono menjelaskan, uji coba yang dilakukan terhadap sekitar delapan lembaga menemukan masih adanya penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria serta penerimaan bantuan berulang dari sejumlah lembaga. Kondisi tersebut berpotensi membuat bantuan menumpuk pada jenis kebutuhan tertentu, sementara kebutuhan mustahik lainnya belum terpenuhi.

“Harapannya, melalui satu data ini penyaluran zakat, infak, sedekah, dan DSKL bisa lebih tepat sasaran. Selain mencegah penerima yang tidak memenuhi kriteria, integrasi data juga penting untuk mengurangi duplikasi bantuan,” katanya.

Pengembangan dashboard tersebut juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kemenag kemudian menyusun Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 885 Tahun 2026 sebagai dasar pemanfaatan data dalam penyaluran zakat. Dalam ketentuan tersebut, kelompok penerima zakat diarahkan pada masyarakat hingga desil 4.

Waryono meminta BAZNAS dan seluruh UPZ memastikan data penerima melalui tahapan identifikasi, validasi, dan asesmen sebelum bantuan disalurkan. Menurutnya, ketepatan data menjadi penting agar dana yang dihimpun dapat memberikan dampak nyata bagi pengurangan kemiskinan.

“Mustahik yang berhak mendapatkan penyaluran dalam ketentuan ini sampai desil 4. Karena itu, perlu dipastikan siapa yang masuk kelompok tersebut, di mana keberadaannya, dan bagaimana kondisi kebutuhannya sebelum dilakukan penyaluran,” tuturnya.

Selain bantuan konsumtif, ia juga mengingatkan pentingnya mengembangkan penyaluran zakat produktif bagi mustahik yang masih memiliki kemampuan untuk berusaha. Zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha melalui berbagai skema pemberdayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, pemadanan data perlu dilakukan karena data kesejahteraan sosial tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru di lapangan. Perubahan kondisi ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), dapat melahirkan mustahik baru yang perlu segera diidentifikasi.

Melalui Dashboard Satu Data ZIS-DSKL yang terintegrasi dengan DTKS, Kemenag berharap BAZNAS dan UPZ dapat memperkuat sinergi dalam memastikan penyaluran dana umat berlangsung lebih akurat, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.

Rapat Kerja UPZ BAZNAS Tahun 2026 berlangsung pada 17–19 November 2026 dengan agenda penguatan tata kelola, strategi pengumpulan, dan peningkatan kapasitas UPZ. Adapun kegiatan yang dihadiri oleh 120 peserta dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD dan unsur lainnya ini juga mencakup penyusunan rekomendasi hasil rapat kerja dan pemberian penghargaan UPZ BAZNAS Awards 2026.