BAZNAS RI Ajak Daerah Wujudkan Tata Kelola Zakat yang Efektif, Terintegrasi, dan Berdampak

BANJARBARU - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengajak BAZNAS daerah menerapkan tata kelola zakat yang efektif, terintegrasi, dan berdampak melalui penyusunan strategi pengumpulan berbasis data. Upaya ini mencakup pemetaan potensi muzaki, penetapan target penghimpunan, pengembangan layanan, serta perluasan jaringan pengumpulan zakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan BAZNAS RI Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Provinsi Kalimantan Selatan 2026 di Kalimantan Selatan, Rabu (11/11/2026).

Dalam arahannya, Rizaludin menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi zakat mencapai Rp2,7 triliun. Potensi terbesar berasal dari zakat penghasilan yang mencapai sekitar Rp2 triliun, terutama dari kelompok nonaparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, potensi tersebut perlu diimbangi dengan strategi pengumpulan yang tepat agar penghimpunan zakat dapat berjalan optimal.

Ia menjelaskan, setiap BAZNAS daerah perlu memiliki peta muzaki yang terus diperbarui agar kebijakan, target, dan strategi pengumpulan dapat disusun berdasarkan kondisi serta karakteristik wilayah masing-masing.

"Besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan strategi pengumpulan yang tepat. Karena itu, setiap BAZNAS daerah perlu memiliki peta muzaki yang terbarukan agar kebijakan, target, dan strategi penghimpunan dapat disusun berdasarkan kondisi serta karakteristik wilayah masing-masing," ujar Rizaludin.

Selain pemetaan muzaki, ia juga menekankan pentingnya kebijakan pengumpulan zakat yang mengacu pada pedoman BAZNAS RI. Hal ini mencakup pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL), pengembangan produk layanan, kemitraan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan standar operasional prosedur.

Perluasan jaringan pengumpulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, masjid, sekolah, hingga desa dan kelurahan juga perlu dilakukan. Upaya tersebut perlu disertai dengan perluasan syiar zakat dan penyediaan layanan pembayaran yang mudah diakses masyarakat.

Lebih lanjut, Rizaludin menegaskan bahwa pengumpulan zakat harus berjalan seiring dengan optimalisasi penyaluran. Zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga disalurkan melalui program pemberdayaan produktif agar dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Tujuan akhirnya adalah bagaimana zakat mampu mengubah mustahik menjadi muzaki. Karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.