Dua Tahun Asta Cita, Kemenag Catat Jangkauan Jutaan Penerima Program

JAKARTA – Kementerian Agama mencatat sejumlah program pendidikan, kesejahteraan guru, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang menjangkau jutaan penerima manfaat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kemenag dalam mendukung Asta Cita, khususnya agenda yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers capaian dua tahun Asta Cita di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025–2026 menjangkau 5.216.294 siswa madrasah dan sekolah pendidikan Kristen, Katolik, serta Hindu dengan anggaran Rp4,07 triliun.

Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) menjangkau 289.255 mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan dari berbagai agama dengan nilai bantuan Rp3,032 triliun. Program Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan LPDP juga mencatat 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.

“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” kata Nasaruddin.

Kemenag juga melaporkan pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung sebagai bagian dari pengembangan pendidikan keagamaan.

Dukungan terhadap tenaga pendidik turut menjadi bagian dari program yang dilaporkan. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama menerima tunjangan profesi senilai Rp19,148 triliun. Pada 2026, jumlah penerima tercatat 671.704 guru dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.

MBG dan Cek Kesehatan Gratis Jangkau Jutaan Siswa

Dalam bidang pemenuhan gizi dan kesehatan, Kemenag mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 6.335.217 siswa dan santri. Adapun program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan gizi dan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” ujarnya.

Ia menilai perluasan MBG di pesantren perlu disertai pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, serta pengawasan kualitas makanan. Keterlibatan pesantren dalam ekosistem program juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren.

“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” kata Syafi’i.

Penguatan Kelembagaan Pesantren

Syafi’i mengatakan, perhatian terhadap kehidupan umat beragama juga tercermin dalam penguatan kelembagaan di lingkungan Kemenag. Salah satunya melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.

Menurut dia, penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” ujarnya.

Ia menambahkan, efektivitas penguatan kelembagaan perlu dilihat dari kemampuan meningkatkan kualitas layanan dan memastikan persoalan strategis di bidang keagamaan mendapat penanganan yang lebih optimal.

Dana Sosial Keagamaan dan Kerukunan

Di bidang ekonomi umat, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin melaporkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun. Sementara itu, aset wakaf uang tercatat Rp4,7 triliun dengan sekitar 750 ribu penerima manfaat, termasuk melalui beasiswa pendidikan dan program wakaf produktif.

Kemenag juga menjalankan pemberdayaan ekonomi melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA), serta 25 Kota Wakaf. Program pemberdayaan berbasis KUA menjangkau 2.141 penerima manfaat pada 2025–2026.

Pengelolaan dana sosial keagamaan turut dilakukan melalui sejumlah lembaga dari kelompok agama lain. Kemenag mencatat dana sebesar Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa, Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional, dan Rp11 miliar melalui Dana Paramita.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Kamaruddin.

Dalam aspek kerukunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.

Bakom Minta Capaian dan Evaluasi Terbuka

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, mengapresiasi peran Kemenag dalam memperkuat persatuan nasional, membangun integritas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan beasiswa.

Ia menilai nilai-nilai agama dapat berkontribusi dalam mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong perilaku antikorupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Syahganda juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah karena pembiayaannya bersumber dari anggaran publik.

“Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Ia berharap media tidak hanya menyampaikan capaian pemerintah, tetapi juga memberikan masukan mengenai keluhan masyarakat dan persoalan layanan yang masih perlu ditangani.

“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.

Berbagai angka yang disampaikan Kemenag menunjukkan cakupan program di sejumlah bidang. Namun, dampak jangka panjangnya tetap perlu dilihat dari kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima, pemerataan akses, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.