Dewan Pakar BPIP: Diplomasi Pancasila kebangkitan diplomasi Indonesia

JAKARTA - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala melihat adanya relevansi antara Hari Kebangkitan Nasional dengan diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

“Dengan diakuinya Pancasila dan Konferensi Asia Afrika oleh PBB-UNESCO sebagai Memory of the World pada Mei 2023, diplomasi Pancasila yang digaungkan Indonesia dapat menandai kebangkitan diplomasi nilai (gotong royong, musyawarah dan kemanusiaan) sebagai alternatif feature pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia," kata Djumala dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan BPIP dan MPR RI dengan tema Memperkokoh Ideologi Pancasila untuk Menghadapi Dinamika Geopolitik Global di Gedung Nusantara IV MPR pada Selasa (20/5).

Sarasehan tersebut dimaksudkan untuk menyosialisasikan Pancasila di kalangan pejabat dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik global dan regional.

Terkait situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik, Djumala menyoroti empat isu strategis yang menurutnya berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

Keempat isu tersebut meliputi: pertama, Perang dagang AS-China yang berisiko mengganggu rantai pasok global; Kedua, Pembentukan aliansi militer AUKUS (Australia, Inggris, AS).

Ketiga, Kerja sama pertahanan trilateral antara AS, Jepang, dan Filipina; Keempat, Pembukaan kantor liason NATO di Tokyo yang akan mengoordinasikan kebijakan keamanan NATO di kawasan Asia Pasifik.

“Konstelasi ini menunjukkan peningkatan rivalitas antara AS dan China, terutama di Laut China Selatan. Indonesia tidak boleh terseret dalam pusaran kepentingan dua kekuatan besar tersebut,” ujar Djumala yang juga pernah menjabat Duta Besar RI untuk Austria dan PBB.

Untuk menghindari keterjebakan dalam blok-blok kekuatan global, Djumala menyarankan agar Indonesia menerapkan hedging strategy, yaitu strategi luar negeri yang fleksibel dan seimbang.

“Indonesia harus memanfaatkan kekuatan kedua negara. Jika China unggul di sektor ekonomi, kita bangun kerja sama ekonomi. Sementara dengan AS, kita bisa kembangkan kerja sama di bidang politik dan keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Djumala menilai diplomasi selama ini hanya dipahami dalam konteks “cash and carry exercise” dan transaksional-pragmatis.

Sebagai informasi, acara tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Staf Khusus Menko Politik dan Keamanan Letjen (Purn) Yoedhi Swastanto, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Menko Perekonomian Ferry Irawan.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Sarasehan tersebut dihadiri oleh pejabat dari kementerian/lembaga pemerintah, para Gubernur, Bupati, anggota DPR, serta pejabat daerah, yang berjumlah lebih dari 600 orang dan lebih dari 1.000 orang dari seluruh Indonesia mengikuti jalannya sarasehan melalui live streaming.