May Day 2025, BPJS Ketenagakerjaan DKI Serahkan Santunan dan Beasiswa Bagi Ahli Waris Peserta

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta, menggelar perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Stadion Olahraga Sunter, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/5). 

Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian, serta jajaran Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dari wilayah Jakarta Utara.

Perayaan May Day ini juga melibatkan 16 federasi dan organisasi buruh dengan peserta sekitar 1.500 orang. Selain orasi, acara juga diisi dengan berbagai hiburan serta doorprize, pembagian sembako dan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Tema peringatan tahun ini merajut kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional, dengan semangat May Day is The Collaboration Day," kata Wagub Rano. 

Ia berharap, kolaborasi pemerintah daerah dengan pengusaha dan pekerja dapat memperkuat eksistensi tripartit yang selama ini telah terjalin dengan baik untuk membangun Jakarta.

"Pemprov DKI  hadir menjaga jaringan pengaman sosial melalui berbagai program," tegas Rano.

Beberapa program pengamanan sosial yang dilakukan Pemprov DKI saat ini, jelas Rano, antara lain berupaya menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin guna mengantisipasi tingginya angka pengangguran. 

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta selalu berusaha memberikan kesempatan kepada para pekerja di Jakarta untuk mendapatkan perlindungan yang jauh lebih baik. 

"Terkait hal itu di acara ini kami memberikan 3455 paket sembako yang kami distribusikan ke 5 wilayah Jakarta. 
Selain itu kami juga  memberikan santunan kematian kepada 2 orang masing-masing kepada PPSU yang meninggal dunia nilainya Rp281 juta dan beasiswa untuk 1 orang anak hingga perguruan tinggi serta guru SMK yang meninggal senilai Rp135 juta berikut dengan bea siswa," jelas Deny. 

Lebih lanjut Deny mengatakan pihaknya juga menyampaikan perkembangan universal coverage di DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

“Kami sudah beraudiensi dengan gubernur dalam rangka menyampaikan perkembangan universal coverage di Jakarta yang saat ini sudah mencapai 52%. Namun hal ini belum mencapai target universal coverage dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebesar 66%,” ungkapnya. 

"Terkait upaya peningkatan pencapaian target universal coverage di Jakarta agar sesuai target Pemerintah Pusat, kami menyampaikan perlu ada inisiatif yang perlu dibantu oleh Gubernur karena Pergubnya sudah ada dan nota kesepahaman sinerginya juga sudah ada, tinggal eksekusi dari 2 regulasi tersebut," tambah dia. 

Deny juga mengusulkan kepada Gubernur agar semua pedagang yang ada di 155 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya terlindungi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan diwajibkan melalui Surat Edaran langsung dari Perumda Pasar Jaya. 

Kemudian kewajiban yang sama juga perlu didorong kepada peserta Jakpreneur yang Surat Edarannya bisa diterbitkan melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

"Selain itu kami juga meminta dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong kepatuhan kepada pemberi kerja dan Badan Usaha melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas PTSP. Melalui keikutsertaan pedagang di Pasar Jaya dan peserta Jakpreneur, kami yakin target universal coverage di Jakarta bisa tercapai kalau kita sama-sama serius menjalankannya. Karena potensi kepesertaan baru dari dua entitas itu mencapai 600 ribu kepesertaan,” jelasnya.    
 
Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H. Pandjaitan, menyampaikan tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memastikan pekerja memiliki perlindungan jangka panjang melalui program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

“Yang lebih istimewa lagi di Hari Buruh Internasional ini, kami bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berkolaborasi untuk memastikan seluruh pekerja terlindungi,” ujarnya.

Kolaborasi yang dimaksud mencakup penyatuan data calon peserta BPJS Ketenagakerjaan yang potensial, serta edukasi kepada pekerja dan pemberi kerja mengenai pentingnya perlindungan sosial tenaga kerja. 

Ivan mengatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya mencapai cakupan kepesertaan semesta (universal coverage) di Jakarta Utara.

“Kami menyatukan data-data potensi peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu bersama-sama mengupayakan akuisisi pekerja yang belum terlindungi dengan pendekatan edukasi,” jelas Ivan. 

Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pekerja yang luput dari perlindungan jaminan sosial. Selain pemerintah, Ivan juga mengajak serikat pekerja dan serikat buruh untuk berperan aktif sebagai mitra pengawas. 

Menurutnya, serikat pekerja memiliki posisi strategis untuk membantu memantau kepesertaan anggotanya. 

“Kami yakin serikat pekerja lebih akurat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap anggotanya untuk memastikan mana tenaga kerja yang belum terdaftar atau terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Ivan. 

Ivan berharap melalui kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan serikat pekerja, Jakarta Utara dapat segera mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang merata bagi seluruh pekerja.

”Dengan kolaborasi yang terus dibangun, kami optimistis universal coverage bagi pekerja di Jakarta Utara bisa terwujud. Ini penting demi menciptakan kesejahteraan dan perlindungan menyeluruh bagi semua pekerja,” tandas Ivan.