Kenaikan Pangan Jelang Ramadan, Pemerintah Diminta Hadir Dalam Menjaga Stabilitas Harga

Jakarta - Jelang Ramadan 1446 H/ 2025 M,  kenaikan harga pangan hampir dirasakan untuk seluruh wilyah Indonesia. Kenaiakm yang selalu berulang tiap tahunnya masih terjadi pada saat ekonomi masyarakat masih lemah

Kenaikan harga pangan di berbagai daerah, memerlukan langkah konkret dari pemerintah. Hal itu untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah daya beli masyarakat yang terus menurun.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan kenaikan harga pangan bukanlah hal baru menjelang Ramadhan maupun pada hari besar keagamaan.

"Kenaikan harga pangan bukanlah hal baru, terutama menjelang hari besar keagamaan," kata Riyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Menjaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).

Dalam Dialog yang di moderatori oleh Jutnalis MNC Trijaya, Akmal Irawan ini, Riyono mengungkapkan dinamika ini selalu terjadi setiap tahun.

“Namun perlu kita pastikan adalah bagaimana pemerintah hadir. Khususnya untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan," ujarnya.

Berdasarkan data FAO, kata dia, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk pangan bergizi mencapai 4,47 dolar AS per hari atau sekitar Rp 69.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (4,3 dolar AS), Filipina (4,1 dolar AS), Vietnam (4 dolar AS) dan Malaysia (3,5 dolar AS).

Mahalnya harga pangan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk daya beli masyarakat yang lemah. Selain itu, kebijakan penetapan harga yang sering terlambat," tandasnya.

Komisi IV telah melakukan pemantauan harga di beberapa daerah. Antara lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

"Hasilnya, ditemukan bahwa harga beras, minyak goreng, cabai, ayam, dan ikan mengalami kenaikan. Harga beras Bulog, misalnya, berada di kisaran Rp 12.000–13.000 per kilogram," tegasnya.

Sementara harga ayam potong naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 38.000 per kilogram. Politikus PKS itu juga menyoroti peran Bulog, yang dinilai belum mampu mengendalikan harga di pasar.

"Karena hanya menguasai sekitar 3–5 persen peredaran beras nasional. Bulog harus lebih diperkuat, jangan sampai hanya menjadi pemain kecil di pasar," ucapnya.

Riyono juga mengkritik ketergantungan pemerintah pada operasi pasar. Yang selama ini dianggap sebagai obat sementara.

"Saya mengusulkan adanya Bulog mini di setiap kabupaten/kota. Hal itu untuk menjaga stabilitas harga pangan secara lebih efektif," imbuhnya.

Dengan anggaran sekitar Rp 16 triliun yang tersedia di Badan Pangan Nasional untuk menyerap 3 juta ton beras, pemerintah diharap dapat lebih cepat bertindak. Hal itu agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat menjelang Ramadan.

"Pangan adalah kebutuhan dasar. Jika harga tidak terkendali dan daya beli masyarakat melemah, dampaknya bisa luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.