Genjot Swasembada Energi, Pemerintah Gelar Karpet Merah Bagi Investor Migas

Jakarta – Di tengah bayang-bayang dinamika geopolitik global dan lonjakan kebutuhan energi domestik, Pemerintah Indonesia tancap gas demi mengamankan ketahanan energi nasional. Akselerasi eksplorasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) kini menjadi prioritas utama guna mengejar target ambisius: memproduksi 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2029.

Sebagai langkah konkret, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membuka lelang sejumlah Wilayah Kerja (WK) Migas potensial. Strategi ini dirancang untuk mendongkrak cadangan dan produksi migas nasional secara berkelanjutan melalui skema investasi yang transparan.

"Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh (ikut). Tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silahkan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," tegas Bahlil saat membuka Indonesia Petroleum Association Convention dan Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).

Hingga Mei 2026, Kementerian ESDM mencatat ada 118 WK Migas potensial yang masuk dalam peta pengembangan. Peta jalan investasi tersebut terbagi ke dalam tiga tahapan, meliputi 43 wilayah dalam proses studi bersama (joint study), 50 wilayah memasuki fase penawaran studi serta akuisisi data baru, dan 25 wilayah telah resmi ditandatangani kontraknya (termasuk 8 WK hasil lelang tahun 2025).

Rincian Investasi 8 Wilayah Kerja Hasil Lelang 2025

Penandatanganan kontrak delapan WK baru ini menjadi bukti nyata bahwa daya tarik industri hulu migas Indonesia masih sangat kuat di mata investor. Secara akumulatif, kedelapan blok ini mengantongi total komitmen pasti sebesar USD57,95 juta dan total bonus tanda tangan mencapai USD3,15 juta, dengan estimasi potensi sumber daya sebesar 255 juta barel minyak dan 13,79 TCF gas.

Adapun detail persebaran dan potensi dari kedelapan WK tersebut, yakni:

WK Gagah, berlokasi di onshore Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya 173 juta barel minyak dan 1,1 Trillion Cubic Feet (Triliun Kaki Kubik atau TCF) gas, dengan nilai komitmen pasti USD4,25 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

WK Bintuni, berlokasi di onshore dan offshore Papua Barat. Potensi sumber dayanya mencapai 2,1 TCF gas, dengan nilai komitmen pasti USD16,55 juta dan bonus tanda tangan USD1,25 juta.

WK Karunia, berlokasi di onshore dan offshore Sumatera Utara dan Riau. Potensi sumber dayanya sebesar 82 juta barel minyak dan 0,13 TCF gas, dengan nilai komitmen pasti USD9,9 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

WK Drawa, berlokasi di offshore Papua Barat dan Papua Barat Daya. Potensi sumber dayanya 0,36 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD6,45 juta dan bonus tanda tangan USD200 ribu.

WK Jalu, berlokasi di offshore Laut Andaman. Potensi sumber dayanya sebesar 2,9 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD6,6 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

WK Southwest Andaman, berlokasi di offshore Laut Andaman. Wilayah ini memiliki sumber daya potensial 3 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD8,2 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

WK Barong, berlokasi di offshore Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Potensi sumber dayanya 2,9 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD2,5 juta dan bonus tanda tangan USD200 ribu.

WK Nawasena, berlokasi di onshore dan offshore Jawa Timur. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya 1,3 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD3,5 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

Menurut Bahlil, masuknya investasi besar ini diproyeksikan menjadi stimulus penting dalam menemukan cadangan baru, menggenjot produksi nasional, meningkatkan pendapatan negara, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Selain menarik investasi global, Menteri ESDM juga menitipkan pesan penting agar para pelaku usaha di daerah tidak hanya menjadi penonton. Ia menekankan pentingnya pelibatan kontraktor lokal yang berkompeten agar roda ekonomi daerah ikut berputar.

"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional," ujarnya.

Guna memastikan seluruh proyek berjalan tepat waktu, Bahlil menginstruksikan adanya sinergi yang solid antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia menggarisbawahi bahwa regulasi harus adaptif dan tidak berbelit-belit mengingat tingginya risiko di sektor hulu migas.

"Saya minta jangan lagi diperlambat investor di KKKS. Di hulu migas ini resikonya besar, jangan dipersulit, harus dipermudah. Tapi kalau pengusahanya sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tapi dia dalam implementasinya masih aneh-aneh, artinya perlu diluruskan. Berarti itu yang tidak mau melakukan kerja sama. Kita butuh kerja sama yang baik, kita butuh kolaborasi yang baik untuk saling mendukung agar apa yang menjadi mimpi cita-cita dan program kita, bisa kita wujudkan bersama," pungkas Bahlil.