Industri dan Pemerintah Gelar Dialog Strategis, Selaraskan Prioritas Energi Terbarukan

Jakarta - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan Asia Clean Energy Coalition (ACEC) bermitra dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggelar Forum Dialog Strategis tingkat tinggi di Jakarta. Forum ini mendorong kolaborasi di antara para pembeli energi korporasi, pengembang, dan penyedia pendanaan.

Akses terhadap listrik rendah karbon telah menjadi pilar fundamental bagi ketahanan pasar industri, kemampuan ekspor, dan daya tarik investasi. Sektor industri di Indonesia mengonsumsi sekitar 40–45% dari total konsumsi listrik nasional. Oleh karena itu, pelaku korporasi berperan sebagai mitra esensial dalam mencapai tujuan transisi energi nasional dan target Net Zero. 

Dialog ini berfokus pada pengintegrasian kebutuhan industri tersebut ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) serta program Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional.

Dialog ini berfokus untuk mencapai penyelarasan strategis dengan menjembatani kesenjangan antara permintaan energi bersih industri dan kerangka perencanaan nasional seperti RUPTL. 

Forum ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jalur praktis, termasuk ranah regulasi, teknis, dan keuangan, guna mempercepat penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi. 

Pada akhirnya, upaya-upaya ini berfungsi untuk menyusun opsi kebijakan nyata yang digerakkan oleh industri untuk mendukung mekanisme pengadaan korporasi yang transparan dan bankable (layak pendanaan), seperti tarif hijau (green tariffs), Perjanjian Jual Beli Listrik korporasi (corporate PPAs), akses langsung (direct access), dan PLTS atap (rooftop solar).

Acara dibuka dengan sambutan dari Indah Budiani (Executive Director IBCSD) dan Minh Anh Nguyen (Mia) (Chief of Staff ACEC), dilanjutkan dengan pidato kunci dari Direktur Energi Terbarukan (EBTKE-KESDM) mengenai arah kebijakan pengembangan energi di Indonesia.

Indah Budiani, Executive Director IBCSD, menyatakan Industri adalah mitra strategis yang mampu mendorong kebijakan yang dapat diimplementasikan dan selaras dengan dinamika pasar global. "Forum ini secara efektif menjembatani kesenjangan antara permintaan industri dan kerangka kebijakan nasional," katanya. 

Minh Anh Nguyen (Mia), Chief of Staff ACEC, menambahkan, "Dengan memfasilitasi dialog konstruktif antara pemangku kepentingan pemerintah dan industri, kita dapat membangun mekanisme pengadaan korporasi yang transparan, bankable, dan terskalakan untuk mendukung transisi industri."

Sesi pertama menampilkan presentasi tentang perkembangan kebijakan pengadaan energi terbarukan di samping pemaparan praktik baik industri. Sesi kedua berfokus pada transisi ekosistem, di mana Henry Eu dan Ricardo Reina dari ACEC memaparkan tinjauan regional, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang komprehensif.

Selama dialog berlangsung, para panelis membahas hambatan pengadaan energi bersih yang berdampak pada daya saing industri serta menguraikan persyaratan kepastian pasar dan transparansi yang dibutuhkan oleh pembeli korporasi. 

Diskusi tersebut juga merinci standar kredibilitas global yang diperlukan untuk klaim energi terbarukan yang terpercaya, menganalisis reformasi kebijakan jangka pendek yang praktis dan kompatibel dengan kesiapan jaringan listrik nasional, serta memberikan wawasan tentang model pengadaan regional untuk meningkatkan bankability proyek bagi para pengembang.

Masukan dan wawasan strategis yang diperoleh dari forum ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berbasis kebutuhan industri. 

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan kompetitif, sekaligus mempercepat transisi energi Indonesia, meningkatkan daya saing industri nasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi hijau di kawasan.