Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Herman Khaeron: Masih Ditahan Pemerintah untuk Jaga Daya Beli

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemerintah masih berupaya menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menurut Herman, harga BBM jenis RON 92 dan RON 95 sebenarnya berpotensi lebih tinggi jika sepenuhnya mengikuti mekanisme harga pasar internasional. Namun pemerintah masih memberikan kompensasi sehingga kenaikan harga tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

"Kalau menghitung dari kenaikan harga internasional, semestinya memang harganya bisa mencapai sekitar Rp20.000 per liter. Namun pemerintah masih memberikan kompensasi sehingga harga yang berlaku saat ini jauh lebih rendah," kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari tekanan lebih besar terhadap daya beli masyarakat sekaligus mencegah dampak berantai terhadap kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

"Pemerintah masih berupaya menjaga agar kenaikan harga BBM tidak menjadi pemicu meningkatnya harga-harga lain yang dapat membebani masyarakat," ujarnya.

Herman menegaskan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih tetap dijaga pemerintah. Bahkan pemerintah telah memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

"Yang bersubsidi tetap dijaga sebagai upaya agar masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan BBM bersubsidi dapat menjalankan aktivitasnya tanpa tambahan beban," katanya.

Potensi Perpindahan

Terkait munculnya antrean dan potensi perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite, Herman mengakui kecenderungan tersebut bisa terjadi ketika harga BBM mengalami kenaikan. Namun menurutnya, pengawasan distribusi subsidi kini semakin ketat melalui sistem digital dan penggunaan identitas pengguna.

"Sekarang pembelian BBM bersubsidi sudah menggunakan sistem digital dan verifikasi identitas. Pertamina juga terus memperkuat pengawasan sehingga penyaluran subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.

Selain menyoroti isu BBM, Herman juga mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) DPR RI melalui penyaluran bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Saya berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut. Mudah-mudahan donaturnya semakin banyak sehingga semakin banyak pula masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya," kata Herman.

Ia menilai keterlibatan komunitas wartawan dalam kegiatan sosial menunjukkan kontribusi nyata insan pers di luar tugas jurnalistik.

" Memperkuat kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan," tandasnya.