JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat.

"Saya berterima kasih pada Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah melaksanakan langkah-langkah proaktif sehingga dampak bencana di Sumatera Barat bisa ditekan," ujarnya usai memimpin RTM Percepatan Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (14/3/2024). 

Hujan lebat dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sumatera Barat selama sepekan terakhir telah menyebabkan bencana banjir dan longsor yang melanda 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan dua daerah terparah yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Akibat dari bencana hidrometeorologi tersebut, puluhan ribu rumah warga terendam banjir, ribuan rumah rusak terdampak banjir dan longsor, fasilitas umum seperti jalan dan jembatan rusak dan terputus, serta lahan pertanian dan peternakan terkena dampak yang menyebabkan kerugian besar.

Sampai hari ini, Rabu (14/3/2024), tercatat 28 orang korban meninggal dunia, 5 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Sekitar 86.005 jiwa (28.925 KK) terdampak dan mengungsi ke rumah saudaranya.

Menko Muhadjir menyampaikan, untuk daerah yang mengalami dampak parah dan terisolir khususnya di dua wilayah terparah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman harus direlokasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB dalam menyediakan daerah yang bisa menjadi tempat tinggal baru warga.

"Tadi kita sudah minta Pak Gubernur dan Bupati untuk mencari lokasi untuk memindahkan penduduk yang sangat rentan terhadap banjir dan tanah longsor. Lahannya tanggung jawab kabupaten/kota, dananya dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang biasanya digunakan utnuk membangun wilayah," jelasnya.

Pemerintah juga melakukan upaya penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. BNPB melaksanakan penanganan darurat melalui penyerahan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemda Kab/Kota, Penyerahan Sembako dan logistik bagi warga terdampak. Kemudian, Basarnas bersama TNI dan Polri telah melakukan upaya pencarian korban dan mensiagakan alat-alat dukung untuk evakuasi.

Kementerian PUPR telah melakukan upaya lanjutan berupa pengecekan dan penanganan berbagai infrastruktur seperti fasilitas jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang terkena dampak parah. Kemenkes telah mensiagakan posko kesehatan dan temaga kesehatan hang siap siaga wabah penyakit pasca bencana di setiap titik.

Menko PMK berpesan kepada Pemda Sumbar dan Kabupaten/Kota yang terdampak agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari kebutuhan pangan, logistik, peralatan maupun dana operasional.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan secara daring dan luring hadir Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, Kepala Basarnas Kusworo, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sestama BNPB Rustian, Sekjen Kemensos Robben Rico, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPPA, Kementerian Agama, dan perwakilan daerah dengan status tanggap darurat yaitu Bupati Pesisir Selatan, Walikota Padang, Bupati Padang Pariaman, Bupati Mentawai, dan Bupati Pasaman Barat.