Revisi UU Hak Cipta Atur Pemanfaatan Karya untuk Pelatihan AI

Jakarta — Pemanfaatan karya cipta untuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu isu penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah mengusulkan pembedaan antara penggunaan karya untuk penelitian nonkomersial dan kegiatan komersial, termasuk pelatihan model AI.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan penggunaan karya untuk text and data mining (TDM) dalam penelitian ilmiah nonkomersial oleh peneliti yang berafiliasi dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

“Pemerintah mengusulkan agar penggunaan karya untuk TDM dalam penelitian ilmiah nonkomersial oleh peneliti yang berafiliasi dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sementara itu, penggunaan karya untuk TDM komersial, termasuk pelatihan model AI, diusulkan wajib memiliki lisensi yang wajar, baik secara individual maupun kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),” ujar Hermansyah.

Usulan itu juga mencakup publikasi ringkasan data yang digunakan untuk pelatihan AI sebagai bagian dari transparansi pemanfaatan karya.

Pakar Hukum Kekayaan Intelektual Universitas Gadjah Mada (UGM) Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D.  menilai Indonesia membutuhkan kepastian mengenai penggunaan karya untuk pengembangan AI, termasuk mekanisme yang dapat menghormati hak pencipta.

“Kepastian rezim Kekayaan Intelektual sangat krusial untuk inovasi AI. Indonesia membutuhkan pengecualian text and data mining (TDM) yang eksplisit, disertai mekanisme opt-out untuk menghormati hak pencipta. Praktik ini sudah diterapkan dengan baik di Jepang dan Singapura,” ujar Laurensia.

Ia juga menilai bahwa persoalan peniruan gaya, suara, dan kemiripan wajah tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui rezim hak cipta. Menurutnya, isu tersebut dapat memerlukan pendekatan melalui hak publisitas atau tata kelola AI yang lebih spesifik.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan sebelumnya menyatakan bahwa AI perlu diakomodasi dalam pembaruan regulasi dengan tetap memperhatikan peran manusia dalam proses penciptaan.

“Tentunya harus diadopsi tentang artificial intelligence. Kita secara bijaksana melihat bahwa AI adalah sebagai sarana dan prasarana,” ujar Bob Hasan dalam kunjungan kerja Baleg ke Denpasar pada 26 Oktober 2026.

Pengaturan yang jelas dibutuhkan agar pencipta memahami bagaimana karyanya dapat digunakan, sementara peneliti dan pengembang teknologi memiliki pedoman yang dapat diterapkan. Tantangannya adalah memastikan perlindungan terhadap karya manusia tidak menutup ruang penelitian dan inovasi, sekaligus mencegah pemanfaatan karya tanpa dasar hukum yang jelas.