Entaskan Kemiskinan, BAZNAS RI Ajak 27 LPNK Optimalkan Penghimpunan ZIS

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengajak 27 Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui evaluasi capaian pengumpulan serta penjajakan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sebagai upaya bersama untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Rapat Evaluasi dan Optimalisasi ZIS di Lingkungan LPNK tersebut dipimpin Kepala Divisi Kementerian dan Lembaga Nonkementerian BAZNAS RI, Dr. Mohan, S.E., M.E.I., bersama tim. Pertemuan dihadiri perwakilan lembaga yang telah membentuk UPZ maupun yang masih dalam tahap penjajakan.

Sebanyak 27 LPNK yang hadir meliputi ANRI, BIG, BIN, BKN, BMKG, BNN, BNPB, BNPT, BPOM, BPKP, BAPETEN, BPS, BRIN, BSN, BSSN, LAN, LKPP, Perpusnas, Barantin, BPN, BGN, Bakamla, BPJPH, BP BUMN, Basarnas, Lemhannas, dan BP Taskin.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., menegaskan, konsolidasi dengan LPNK memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem zakat di lingkungan pemerintahan.

“LPNK memiliki potensi yang sangat strategis dalam memperkuat gerakan zakat nasional. Acara ini menjadi fondasi penting untuk memperkokoh komitmen bersama, memastikan tata kelola ZIS berjalan akuntabel, serta memfasilitasi para pegawai negara dalam menunaikan kewajiban ibadah hartanya dengan mudah dan teratur melalui lembaga resmi,” ujar Rizaludin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2026).

Sebelumnya, kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BAZNAS RI, Jakarta, pada 8 dan 14 Oktober 2026.

Sejalan dengan hal itu, Deputi I Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, H. Arifin Purwakananta, M.I.Kom., berharap forum evaluasi tersebut dapat meningkatkan literasi zakat sekaligus mempercepat pembentukan UPZ di LPNK yang belum memilikinya. Menurutnya, sistem pengumpulan yang terstruktur di setiap lembaga dapat mempermudah pegawai menunaikan ZIS dan mengoptimalkan potensinya untuk kemaslahatan umat.

Sementara itu, Direktur Pengumpulan Badan Negara BAZNAS RI, H. Faisal Qosim, Lc., menekankan pentingnya tindak lanjut dari hasil pertemuan. Ia berharap perwakilan LPNK segera mengoptimalkan kinerja UPZ yang telah terbentuk maupun memproses pembentukan UPZ baru. BAZNAS RI siap memberikan pendampingan agar integrasi layanan ZIS di setiap lembaga berjalan lancar.

Pada forum ini juga membahas evaluasi capaian penghimpunan ZIS, penyusunan strategi optimalisasi, serta penguatan literasi ibadah harta bagi pegawai di lingkungan LPNK. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah mengenai pentingnya menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS RI.

Selain itu, BAZNAS RI menjajaki pembentukan UPZ baru untuk memperluas jangkauan pengumpulan ZIS. Keberadaan UPZ diharapkan memudahkan pegawai menunaikan ZIS melalui mekanisme yang terstruktur dan dikelola oleh lembaga resmi.

Melalui evaluasi dan penjajakan bersama 27 LPNK, BAZNAS RI berharap penghimpunan ZIS dari sektor institusi negara dapat meningkat secara berkelanjutan. Optimalisasi ini diharapkan turut mendukung program pengentasan kemiskinan serta pemuliaan muzaki dan mustahik di Indonesia.