Soroti Ketahanan Air dan Risiko Kebakaran, Fahira Idris Desak Pemprov DKI Perkuat Antisipasi Puncak Kemarau

JAKARTA — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Meski pasokan air bersih di ibu kota dilaporkan masih terkendali, menurutnya pemerintah tidak boleh lengah karena dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah daerah penyangga Jakarta.

Fahira menilai langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal untuk mencegah terganggunya layanan air bersih, meningkatnya risiko kebakaran, hingga munculnya gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Ia juga mengapresiasi upaya Pemprov DKI yang telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sekaligus memastikan kesiapan PAM Jaya dan perangkat daerah terkait.

"Jangan menunggu terjadi gangguan pasokan air bersih atau meningkatnya risiko kebakaran baru bergerak. Jakarta harus memiliki respons yang cepat, data yang akurat, distribusi air yang siap, dan komunikasi publik yang jelas," ujar Fahira Idris di sela Festival Inorga Kormi di Plaza Barat Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Minggu (2/8).

Menurut Fahira, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemantauan kondisi wilayah secara berkala dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari BMKG, BPBD, Dinas Sumber Daya Air, PAM Jaya, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT/RW. Pemetaan kawasan rawan kekurangan air, potensi kebakaran, kualitas udara, serta kelompok masyarakat rentan dinilai penting agar langkah penanganan lebih tepat sasaran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan cadangan air baku dan sarana distribusi air bersih tetap dalam kondisi siap digunakan. Reservoir, waduk, embung, instalasi pengolahan air bergerak, kios air, hingga armada mobil tangki harus dipastikan mampu memenuhi kebutuhan warga apabila terjadi gangguan pasokan.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus memastikan tidak ada warga yang kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari selama puncak musim kemarau," katanya.

Fahira juga meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang dinilai lebih berisiko terdampak cuaca ekstrem. Menurutnya, puskesmas, kader kesehatan, relawan, serta perangkat lingkungan perlu dilibatkan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat dan mengantisipasi penyakit yang berkaitan dengan suhu panas, seperti dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan kelelahan akibat panas.

Dukung OMC

Di sisi lain, Fahira mendukung kesiapan Pemprov DKI melakukan OMC apabila kondisi atmosfer memungkinkan. Namun, pelaksanaannya perlu dibarengi koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabek mengingat dampak kekeringan tidak mengenal batas wilayah administratif.

Tak hanya soal ketersediaan air, Fahira juga mengingatkan pentingnya memperkuat upaya pencegahan kebakaran selama musim kemarau. Edukasi kepada masyarakat, pemeriksaan instalasi listrik di permukiman padat, penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan warga, larangan membakar sampah, hingga patroli lingkungan dinilai perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko kebakaran.

Ia turut mengajak masyarakat berperan aktif menghemat penggunaan air, memperbaiki kebocoran saluran, menjaga kebersihan drainase, serta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi air bersih.

Menurut Fahira, puncak musim kemarau seharusnya menjadi momentum bagi Jakarta untuk memperkuat ketahanan air dalam jangka panjang melalui percepatan perluasan jaringan air perpipaan, pembangunan cadangan air komunal, perbaikan sistem distribusi, pelestarian waduk dan saluran air, serta pengurangan ketergantungan terhadap penggunaan air tanah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan ibu kota menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem di masa mendatang.