Soroti Kondisi Ekonomi, Didi Irawadi Pertanyakan Fokus Anggaran MBG

Jakarta  – Politikus dan praktisi hukum Didi Irawadi Syamsuddin menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi prioritas anggaran dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi nasional.

Didi menyampaikan bahwa program MBG memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, implementasi program tersebut perlu mempertimbangkan kondisi fiskal dan ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya lahir dari niat yang mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Namun, niat baik saja tidak cukup jika pelaksanaannya mengabaikan realitas fiskal dan kondisi ekonomi yang sedang rapuh," ujar Didi dalam keterangan tertulis yang diterima Media di Jakarta, Rabu (3/6),

Ia menilai publik berhak mengetahui dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut, terutama ketika pemerintah juga dihadapkan pada berbagai kebutuhan pembangunan di sektor lain.

Menurut Didi, kondisi dunia usaha yang menghadapi perlambatan aktivitas ekonomi dan potensi pengurangan tenaga kerja perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran.

"Di saat banyak pabrik mengurangi produksi, investasi melambat, dan ancaman PHK mulai menghantui berbagai sektor, negara justru memilih membakar energi politik dan fiskal pada program yang sangat mahal," katanya.

Didi berpendapat bahwa penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor produktif seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat. Ia menilai hilangnya pekerjaan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga dibandingkan bantuan konsumsi yang bersifat terbatas.

"Jika jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, maka makan siang gratis tidak akan mampu menggantikan hilangnya penghasilan keluarga. Rakyat membutuhkan lapangan kerja yang kuat, ekonomi yang tumbuh sehat, dan dunia usaha yang percaya diri untuk berekspansi," ujarnya.

Lebih lanjut, Didi mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas penggunaan anggaran negara. Menurutnya, sejumlah sektor seperti pendidikan, kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan industri dan sektor produktif perlu mendapat perhatian yang memadai.

"Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar membagi makanan, melainkan membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Prioritas anggaran semestinya diarahkan terlebih dahulu pada penciptaan lapangan kerja, perbaikan sekolah yang rusak, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, serta penguatan sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja," kata Didi.

Ia menambahkan bahwa evaluasi kebijakan diperlukan agar setiap program pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa.

" Settiap program pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.