BPIP Jadikan Pancasila Jangkar Komunikasi di Era Digital

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sukses menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 yang mengusung tema "Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri" di Batam, Kepulauan Riau.

Acara ini dihadiri oleh 480 peserta yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, masyarakat umum, mahasiswa, media massa, serta insan humas pemerintah dan praktisi komunikasi publik.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah komunikasi publik yang kokoh, adaptif, dan berkarakter Pancasila dalam menghadapi era disrupsi informasi digital.

Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto, yang bertindak sebagai pembicara kunci menegaskan bahwa tantangan persatuan di era digital kini bergeser ke ranah non-fisik, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan perang narasi.

Oleh karena itu, ia mengingatkan humas pemerintah untuk mengambil peran vital sebagai penjaga optimisme bangsa dan penguat kohesi sosial di masyarakat.

"Reputasi bangsa dibangun dari narasi yang kita ciptakan bersama. Apabila ruang digital dipenuhi narasi kebencian, maka yang rusak bukan hanya citra pemerintah, tetapi juga persatuan bangsa," ujar Tonny Agung Arifianto.

Ia mendorong semua pihak untuk aktif mentransformasikan ruang digital menjadi wadah gotong royong kebangsaan.

Mewakili Pemerintah Kota Batam, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, Riama Manurung, menyampaikan komitmen daerah dalam mengimplementasikan nilai Pancasila pada kebijakan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

Sinergi lintas sektor ini terbukti membawa hasil positif bagi Batam, yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 6,76 persen melampaui rata-rata nasional serta capaian Indeks Pembangunan Manusia berkategori sangat tinggi sebesar 83,80.

Dari sudut pandang hubungan internasional, Pakar Diplomasi Publik sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri RI Periode 2014, Dino Patti Djalal, menekankan pentingnya membangun citra negara di kancah global. Menurutnya, reputasi adalah aset yang sangat berharga dalam diplomasi.

Indonesia perlu secara cerdas mempromosikan identitas internasionalnya berdasarkan aset riil, seperti status sebagai negara demokrasi terbesar ketiga atau kekuatan lingkungan hidup (environmental superpower) - melalui strategi komunikasi yang logis, kreatif, dan persuasif, bukan sekadar menggunakan pendekatan dogmatis.

Terkait dinamika di dalam negeri, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Raden Wijaya Kusuma Wardhana, menguraikan bahwa 229 juta pengguna internet di Indonesia saat ini tengah menghadapi fenomena kebanjiran informasi.

Di era post-truth ini, muncul kecenderungan di mana masyarakat cenderung lebih mencari pembenaran daripada kebenaran.

Untuk mengatasinya, institusi publik dituntut menjalankan strategi komunikasi yang responsif, proaktif, serta berbasis pada data dan riset mendalam.

Melanjutkan pandangan tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (BAKOM RI), Hamdan Hamedan, mengungkapkan data World Economic Forum yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global utama jangka pendek.

"Tantangan terbesar hari ini bukan lagi sekadar kekurangan informasi, tetapi bagaimana menjaga arah, akal sehat, dan persatuan," kata Hamdan Hamedan.

Di tengah kebisingan ruang siber, ia menegaskan pentingnya tiga pilar komunikasi pemerintah, yaitu akurat, transparan, dan berwibawa.

Sementara dari perspektif platform digital, perwakilan Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Rofi Uddarojat, memaparkan besarnya potensi platform distribusi video yang kini merangkul sekitar 160 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia.

Ia menyarankan institusi publik untuk memproduksi konten organik yang autentik secara konsisten guna menjangkau audiens secara luas.

Rofi Uddarojat juga mengingatkan sejumlah aturan penting bagi akun pemerintah, termasuk penonaktifan fitur monetisasi serta keharusan menggunakan musik resmi dari commercial music library demi menjaga kepatuhan hukum dan hak cipta.

Melalui pelaksanaan forum ini, BPIP berharap seluruh elemen kehumasan mampu menyelaraskan arah dalam satu narasi tunggal demi kepentingan nasional.

Dengan fondasi nilai Pancasila, komunikasi publik diharapkan mampu mengokohkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat reputasi Indonesia di mata dunia.