Hari Disabilitas Internasional, Kemendikdasmen: 60% Sekolah Telah Buka Layanan Pendidikan Inklusif

AKM • Sunday, 30 Nov 2025 - 07:43 WIB

Dirjen PKPLK Kemendikdasmen Tatang Muttaqin (Kanan) Didampingi Tim Ahli Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi Fajri Hidayatullah

Jakarta- Dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan terus berupaya memperluas akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa tren penerimaan peserta didik disabilitas di sekolah reguler meningkat tajam sepanjang 2025.

"Pada 2025 terjadi peningkatan penerimaan siswa disabilitas di sekolah inklusif sebesar 17%, dan kembali naik menjadi 23% pada penerimaan Desember 2025," ujar Tatang , Jakarta, Jumat, (28/11).

Menurut Tatang, Saat ini, 60% sekolah telah membuka layanan pendidikan inklusif, baik di jenjang pendidikan umum maupun vokasi.

“Secara keseluruhan, kenaikan jumlah peserta didik disabilitas di sekolah formal mencapai sekitar 20%,” ungkapnya.

Tatang mengutarakan Kemendikdasmen terus memperkuat pendampingan kepada guru dan masyarakat melalui pelatihan kompetensi penanganan anak berkebutuhan khusus.

Sekitar 10 kompetensi tambahan berbasis sertifikasi, dan kini dikembangkan melalui program pelatihan keterampilan seperti tata boga, tata busana, kecantikan, tata rias, hingga pelatihan berbasis potensi ekonomi lokal, seperti hortikultura di beberapa daerah.

“Banyak peserta pelatihan yang berkembang signifikan dan mampu berperan di lingkungan sekolah, misalnya menjadi satgas pencegahan bullying. Kedepannya perlu pembentukan peer counselor di sekolah, termasuk melibatkan siswa yang memiliki pengaruh besar di lingkungan sekolah,” pintanya.

Selain itu, Tatang menambahkan, tantangan di masyarakat hingga kini masih besar, terutama di wilayah terpencil dengan minimnya transportasi.

“Beberapa orang tua harus menempuh perjalanan lebih dari 22–30 kilometer setiap hari untuk mendampingi anak ke sekolah karena keterbatasan transportasi publik. Kondisi ini menuntut adanya dukungan sosial yang lebih kuat,” ungkapnya.

Sinergi Sekolah dan Dunia Usaha

Kemendikdasmen menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam memfasilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas agar berdaya.

"Tantangan terbesar bagaimana kebersamaan (sinergi) karena kementerian di luar Kemendikdasmen, berbicaranya Kementerian Sosial," kata Tim Ahli Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi Fajri Hidayatullah

Menurut Fajri, upaya memberdayakan disabilitas bukan tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) semata, melainkan tanggung jawab semua kementerian/lembaga.

Fajri mengharapkan kementerian/lembaga nantinya bisa duduk bersama untuk menyamakan persepsi mengenai penanganan disabilitas dan mau berperan dalam memfasilitasi pemberdayaan disabilitas.

Pasalnya tidak semua disabilitas mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, sehingga mereka membutuhkan keterampilan agar bisa mandiri dan berdaya dalam hidup mereka.

"Butuh keterampilan ketika teman-teman ini, misalkan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi," tambah Fajri.