Sekolah Rakyat, Kemendikdasmen Siapkan Guru Lulusan PPG

Jakarta - Pemerintah segera membangun Sekolah Rakyat di sejumlah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dari kalangan tidak mampu. Langkah itu diperkuat dengan ketersedian dan kesiapan tenaga guru untuk Sekolah Rakyat dengan standar yang baik.

Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPK) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani mengatakan pemerintah akan mengambil guru untuk Sekolah Rakyat dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka yang dipilih khususnya fresh graduate yang memiliki komitmen dan semangat tinggi untuk mengabdi sebagai pendidik.

“Rekrutmen ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam mendukung pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah prioritas,” ujar Prof. Nunuk kepada Media, di Jakarta, Rabu (4/6).

Nunuk menjelaskan dalam tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat, dengan kebutuhan sekitar 1.514 guru yang akan mendampingi dan membina siswa-siswi secara intensif dalam sistem boarding school.

“ Guru untuk Sekolah Rakyat akan diambil dari guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari PPG. Jumlah guru yang akan disiapkan akan mencapai tiga kali lipat dari total kebutuhan sehingga bisa diseleksi dengan baik oleh Kemensos,” ungkapnya.

Ia menambahkan, para guru yang akan direkrut tidak hanya memiliki sertifikat PPG, tetapi juga akan melewati berbagai tahapan seleksi ketat, termasuk tes kemampuan Bahasa Inggris, uji karakter, serta kesediaan tinggal di asrama bersama para siswa.

“Kalau untuk sekolah rakyat, gurunya itu dari lulusan PPG, jadi masih fresh graduate, yang akan diikutkan seleksi. Bukannya redistribusi karena ternyata lokasi-lokasi Sekolah Rakyat itu guru-guru sekitarnya itu tidak berlebih guru, jadi ga bisa dipindah,” katanya.

Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) menjelaskan Guru-guru tersebut, nantinya akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama.

“Para  guru yang akan direkrut tidak hanya memiliki sertifikat PPG, tetapi juga akan melewati berbagai tahapan seleksi ketat, termasuk tes kemampuan Bahasa Inggris, uji karakter, serta kesediaan tinggal di asrama bersama para siswa,” imbuhnya.

Menurut Prof. Nunuk, proses  rekrutmen akan diawali dengan usulan formasi dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang kemudian akan membentuk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan melibatkan Kemendikbudristek.

“Pemerintah hanya akan menempatkan kepala sekolah dari kalangan ASN yang telah berpengalaman dan memenuhi kriteria sesuai Permendikbud, serta bersedia dipindahkan ke lokasi Sekolah Rakyat,” tandasnya.