Industri Baja Hadapi Tantangan Berat, Saleh Husin Dorong Pemerintah Perkuat Regulasi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi industri baja nasional yang dinilai sedang berada dalam tekanan berat. Hal ini disampaikannya dalam forum diskusi bersama Asosiasi Besi dan Baja Indonesia di ajang Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia 2025, di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (22/5/2025).

“Industri baja adalah mother of industry karena menopang hampir semua sektor industri lainnya. Maka kalau ingin industri nasional tumbuh sehat, industri bajanya harus sehat dulu,” kata Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Menurut Saleh, saat ini industri baja nasional sedang “tergopoh-gopoh”, salah satunya karena masuknya produk baja impor dalam jumlah besar. Situasi ini diperparah dengan menurunnya permintaan dalam negeri, terutama dari proyek-proyek pemerintah yang sedang terkena kebijakan efisiensi anggaran.

“Banjir baja impor membuat pabrikan baja dalam negeri kesulitan bersaing. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” ujar mantan Menteri Perindustrian tersebut.

Selain itu, Saleh juga menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk baja yang tidak sesuai standar. Ia menyebut baja non-standar atau yang dikenal sebagai besi banci masih banyak ditemukan di pasar gelap (black market).

“Penertiban pasar sangat diperlukan agar yang beredar hanya produk baja yang sesuai standar nasional. Selain itu, produk baja yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri sebaiknya tidak lagi diimpor,” ucapnya.

Saleh menilai upaya peningkatan penggunaan produk baja nasional sebenarnya sudah diatur dalam regulasi tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Namun, ia mengakui implementasinya di lapangan masih belum maksimal.

Untuk itu, ia mendorong adanya penegasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas, agar penggunaan baja nasional menjadi kewajiban dalam seluruh belanja pemerintah.

“Belanja APBN, APBD, dan BUMN harus mewajibkan penggunaan baja produksi dalam negeri. Dengan begitu, industri baja kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Saleh.