MoU dengan Kemendes PDT, ISSF Dukung Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Desa

Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali menjalin kolaborasi dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia. Nota kesepakatan (MoU) ini ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan desa dan daerah tertinggal, termasuk program prioritas ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mewujudkan asta cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Ketua umum ISSF Sudarmanto mengatakan MoU dengan Kemendes PDT sangat strategis mengingat kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah stakeholder. "Adapun para pihak yang turut melakukan MoU meliputi TNI, Badan Gizi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta sejumlah pihak lainnya," ungkap Sudarmanto disela-sela penandatangan MoU yang berlangsung di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Senin (17/2).

Khusus untuk mendukung program MBG, ISSF lanjut Sudarmanto, memiliki sumber daya untuk menggerakkan berbagai perusahaan dibawah naungannya. 

"Dengan memiliki 400 lebih anggota, dimana sebagian besar perusahaan terdapat di berbagai daerah, kami akan turut membantu mensosialisasikan dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar CSR-nya digunakan untuk mendukung program MBG melalui program yang kreatif dan pemberdayaan. Adanya petani dan peternak yang telah dibina oleh perusahaan merupakan modal untuk menyukseskan program MBG," ujar Sudarmanto.

Sekjen ISSF, Nurul Iman menambahkan pihaknya siap mendorong korporasi anggota ISSF dari berbagai sektor di sejumlah daerah untuk mendukung program MBG yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program CSR sebagai upaya percepatan pembangunan di desa dan daerah tertinggal.

Saat disinggung mengenai bentuk konkrit bantuan yang akan diberikan oleh sejumlah korporasi, Nurul Iman menegaskan bahwa bentuk bantuan tersebut tidak harus selalu berupa paket MBG lengkap dengan nasi, lauk-pauk, buah dan susu tetapi bisa dalam bentuk lain. 

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis, Harus Disinergikan Dengan Program Swasembada Pangan

"Bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikemas dalam bentuk CSR seperti kantin sehat ataupun dapur sehat untuk mendukung program MBG," jelas Nurul Iman.

Nurul juga menambahkan bahwa sesungguhnya program MBG telah dilakukan oleh sebagian perusahaan. Namun penandatanganan MoU antara ISSF dengan Kemendes PDT, secara regulasi akan lebih kuat untuk mendorong berbagai perusahaan agar menyukseskan program MBG.

Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto mengakui, untuk mewujudkan asta cita ke-6 yang berisi poin membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, kementeriannya perlu bermitra dengan sejumlah stakeholder mengingat di Indonesia ada lebih dari 75.000 desa yang harus dimajukan.

"Dengan dana desa sebesar Rp 71 triliun, Kemendes PDT perlu berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan segenap stakeholder agar dana tersebut terserap tepat sasaran sesuai peruntukan. Untuk ketahanan pangan sendiri ada sekitar 20% atau sekitar 16 triliun lebih, kami juga akan menyiapkan bahan baku MBG yang semuanya ada di desa," tandas Yandri.

Kolaborasi Kemendes PDT dengan berbagai stakeholder, tambah Yandri, diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada di desa. "Dengan kolaborasi ini diharapkan akan muncul desa bebas sampah, desa wisata, desa padi, desa jagung, desa nila, desa ekspor, desa ayam petelur, desa ekonomi kreatif, desa ramah ibu dan anak dan desa-desa lainnya yang bercita positif," lanjut Yandri.

Dengan tagline "Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia", Yandri berharap tragedi penduduk meninggalkan pedesaan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea tidak terjadi di Indonesia.