Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Yayasan WWF Indonesia   menandatangani kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerja sama kolaboratif dalam perlindungan lingkungan hidup, konservasi, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada Rabu, 9 Februari 2023. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo ST. MT dan CEO Yayasan WWF Indonesia, Aditya Bayunanda.

Dalam sambutannya, Apolo Safanpo mengatakan, “Sebagai provinsi baru, Provinsi Papua Selatan memerlukan banyak dukungan teknis dan pemikiran dari para pihak terutama Yayasan WWF Indonesia dalam merumuskan desain perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertimbangan ekologi bagi pembangunan Provinsi Papua Selatan tidak hanya penting bagi kepentingan ekonomi daerah tapi juga erat kaitannya dengan keberadaan sosial budaya masyarakat setempat, di mana hubungan antara manusia dan alam yang sangat kuat. Hal ini tercermin pada sebaran wilayah yang dianggap penting bagi masyarakat yang juga memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Tentu bagi Provinsi Papua Selatan, pertimbangan tersebut di atas harus menjadi landasan pijak dalam memutuskan pilihan kebijakan, rencana dan program."

Aditya Bayunanda, CEO Yayasan WWF Indonesia mengatakan, “Yayasan WWF Indonesia mendukung penuh  dan berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam merencanakan pembangunan daerahnya, yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan melindungi keanekaragaman hayati sesuai dengan Instruksi Presiden RI No.1 tahun 2023 tentang “Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan” dan juga mewujudkan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya”. Lanjut Aditya, ”Rencana dari Provinsi Papua Selatan  ini patut menjadi teladan bagi daerah lainnya.”

Kesepakatan bersama ini akan berlangsung selama satu tahun dari tahun 2023 sampai 2024.  Kerja sama akan dilakukan dalam ruang lingkup kerja yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama yakni optimalisasi perencanaan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dan lainnya. Pembangunan sejatinya tak hanya melihat aspek ekonomi, namun juga kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang ada di dalamnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan berkolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak untuk mewujudkannya di wilayah Provinsi Papua Selatan. (*)