Soal UMP 2023, Pemerintah Harus Perhatikan Aspirasi Rakyat Kecil

MUS • Monday, 28 Nov 2022 - 15:03 WIB

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, meminta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sesuai dengan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil. Hal ini disampaikannya dalam acara PKS Legislative Corner, belum lama ini. 

Menurutnya, komponen upah perlu mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada dalam beberapa waktu terakhir.

“Harapan kita penetapan UMP tetap memperhatikan situasi yang ada. Meskipun mungkin kenaikan upah tidak akan terlalu signifikan. Oleh sebab itu, perlu terobosan kebijakan lain dari Pemerintah, semisal berbentuk bantuan bakan bakar atau bahan pangan itu akan lebih terasa”, ujar Alifudin.

Lebih lanjut, Alifudin mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan maksimal kenaikan upah di angka 10%. Ia menyebut angka ini adalah jalan tengah yang tak merugikan bagi buruh, tetapi masih rasional bagi pengusha.

“Standar upah minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri jelas dinilai rendah oleh para buruh/karyawan. Oleh sebab itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 merupakan terobosan yang bisa menjadi jalan tengah antara keinginan buruh dan kapasitas pengusaha. Meskipun, sekali lagi, tidak maksimal”, jelas Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat ini.

Terakhir, ia berharap agar penetapan UMP 2023 menguntungkan seluruh pihak, khususnya wong cilik.

“Kami mengharapkan setiap keputusan benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat kecil,” pungkasnya.