Jakarta – Satu dari sekian barrier atau penghalang terbesar dari perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan adalah kesenjangan gender yang disebabkan budaya patriarki di masyarakat. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menuturkan publik perlu sadar akan posisi perempuan saat ini dan bergerak membangun ekosistem yang setara dengan percaya pada potensi serta memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk berkembang dan maju.

“Di tengah berbagai rintangan yang masih menghambat perempuan, nyatanya perempuan adalah kekuatan. Narasi ini adalah narasi yang penting untuk terus kita gaungkan bersama, agar perempuan terus dikembangkan potensinya. Bersama-sama, marilah kita buka seluas-luasnya akses dan partisipasi perempuan dalam ruang-ruang publik,” ujar Menteri PPPA dalam acara Women’s Week 2022 “Break The Barriers” yang diselenggarakan Kumparan (31/3) secara virtual.

Menteri PPPA menegaskan partisipasi aktif dan penuh perempuan dalam pembangunan akan membawa berbagai hal baik bagi masyarakat, seperti meningkatnya inklusifitas dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

“Tentunya, hal ini hanya dapat tercapai jika perempuan turut serta, bahu membahu, mendobrak bias-bias yang ada, menyuarakan perubahan, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan berani bertindak untuk kebaikan bersama. Perempuan yang berani mendobrak berbagai hambatan yang melingkupi mereka juga telah menciptakan berbagai perubahan positif,” jelas Menteri PPPA.

Menteri PPPA menambahkan salah satu manfaat yang dirasakan betul oleh pemerintah adalah kontribusi perempuan dalam penyusunan payung hukum yang sudah lama dinantikan masyarakat yakni Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. 

“Para aktivis perempuan, beberapa bahkan penyintas kekerasan seksual, berani bersuara, turut menyusun dan memberikan masukan-masukan berarti dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, yang saat ini sedang dibahas Pemerintah dan DPR RI saat ini,” tutur Menteri PPPA.

Sejak meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Tahun 1984 hingga kini, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. 

“Di tengah pandemi Covid-19 dan perhelatan G20 Presidensi Indonesia 2022 yang mengangkat tema recover together, recover stronger, Pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa perempuan menjadi bagian integral dalam proses pemulihan paska pandemi. Bukan hanya sebagai penerima manfaat semata, namun sebagai salah satu aktor kuncinya,” tambah Menteri PPPA.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KemenPPPA untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, antara lain dengan; Terus melakukan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh proses/tahapan pembangunan, mulai tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi; Mendorong kesetaraan gender dari tingkat akar rumput melalui Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak; Memberikan peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan dan literasi digital, khususnya bagi perempuan rentan (pra-sejahtera, penyintas bencana dan kekerasan); Meningkatkan akses perempuan prasejahtera terhadap permodalan dan pendampingan bisnis; serta Mendorong berbagai kerja sama baik secara nasional maupun internasional seperti W20 dan G20 Empower.

“Kami juga terus mendorong pelibatan laki-laki dalam upaya-upaya kesetaraan gender melalui gerakan internasional “HeForShe”, dimana Bapak Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara lainnya ditetapkan sebagai dutanya. Gerakan ini sangat penting untuk mendorong laki-laki maupun perempuan menjadi mitra sejajar dalam mencapai kesetaraan gender, karena laki-laki juga akan merasakan manfaat dari kesetaraan gender,” ungkap Menteri PPPA. (ANP)