Jakarta – Tidak kurang dari dua pekan mendatang masyarakat akan menyambut bulan Ramadhan, permintaan yang tinggi saat bulan Ramadhan biasanya menyebabkan inflasi terhadap kebutuhan pangan khususnya di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya inflasi yang tak terkendali Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta untuk melakukan operasi pasar pada jelang dan saat Ramadhan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada saat ini kondisi perekonomian masyarakat belum seratus persen pulih akibat pandemi covid-19.

“Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengendalikan harga dengan melakukan intervensi pasar apabila ada komoditi yang mengalami inflasi baik sebelum dan pada saat Ramadhan,” kata Yani yang juga Anggota Komisi B DPRD DKI, yang membidangi perekonomian, Senin (21/3/2022).

Saat ini harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Saat bulan Ramadhan nanti biasanya terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi lagi. Pemprov DKI harus memberikan perhatian, untuk melakukan intervensi dalam rangka pengendalian inflasi. Sekarang ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.

“Kita harus jaga betul agar masyarakat tidak semakin berat akibat kenaikan harga pangan," jelas Yani.

"DKPKP harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga pangan yang ada. Kami harap hal ini bisa segera direspon," ujar Yani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII.

Selain itu, Achmad Yani juga menyoroti  BUMD Pangan DKI Jakarta yaitu Perumda Pasar Jaya, Dharma Jaya dan Juga Food Station. Menurut Achmad Yani, dirinya belum tahu sejauh mana kesiapan BUMD Pangan tersebut perlu ditingkatkan lagi terutama dalam persiapan menghadapi ramadhan ini.

"Saya usulkan  BUMD-BUMD ini dipanggil untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka dalam menghadapi bulan Ramadhan kali ini," pinta Achmad Yani.

Achmad Yani menambahkan, sewajarnya tidak terjadi permasalahan kenaikan harga pangan atau kelangkaan komoditas pangan di DKI Jakarta jika ditangani lebih serius.

“Dan Pemprov DKI harus menyadari bahwa hal ini menjadi ladang berkhidmat yang luas dalam melayani masyarakat," tutup Achmad Yani.