TERNATE - Rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja masa persidangan III ke Ternate, Maluku Utara. Mereka memberikan apresiasi penyaluran bantuan oleh Kementerian Sosial. Ketua rombongan kunker Komisi VIII DPR RI Samsu Niang mengatakan, kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi secara obyrktif di lapangan. Ia menegaskan, bantuan Kemensos cukup bagus dan tepat sasaran.

"Kami dari Komisi VIII DPR sangat apresiasi kepada Kemensos yang memeberikan bantuan kepada masyarakat. Alhamdulilah setelah diliha satu persatu mulai dari BPNT,  PKH dan bantuan kepada disabilitas dan Atensi cukup bagus. Selain itu penerimanya merasa bahagia,, apalagi ditengah wabah Covid-19," tegas Ketua rombongan kunker Komisi VIII DPR RI Samsu Niang usai memimpin pemberian bantuan secara simbolis di Sentra Wasana Bahagia Ternate, Maluku Utara, Senin (21/2/2022)

Kunjungan Kerja Reses masa sidang III Komisi VIII DPR RI ke propinsi Maluku Utara dipimpin oleh Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang, dihadiri Idaih Syahidah Rusli Habibie dari Fraksi Golkar, Wastam dari Fraksi Demokrat, dan Muhammad Rizal dari Fraksi PAN.

Menurut Samsu Niang, sesuai dengan anggaran yang telah diputuskan DPR Ri dan Mensos, total jumlah bantuan sosial pada 2022 untuk propinsi Maluku Utara sebesar Rp.29,6 Miliar. Untuk itu, di masa reses ini, Komisi VIII DPR melihat langsung ke lapangan, memastikan bantuan tepat guna dan tepat sasaran.

"Inilah tujuan reses kita ke lapangan untuk melihat langsung tentang anggaran yang telah disepakati di DPR RI. Saya kira kita telah melihat langsung tepat sasaran. Kita lihat penerimanya itu pantas untuk diberi. Penerimanya lansia betul ada orang miskin dan miskin betul. Tepat sasaran," katanya.

Komitmen Tambah Bansos
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba memastikan, anggaran bantuan sosial dari Kementerian Sosial tahun 2022 sebesar Rp.29,6 Miliar, akan disalurkan secara maksimal dan tepat sasaran. Menurut Gubernur Malut, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan bantuan tersebut bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

"Anggaran bansos tahun 2022 sebesar Rp.29,6 Miliar akan digunakan tepat sasaran. Karena jika tidak maka akan keluar," tegas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba usai memberikan sambutan kunker Reses Komisi VIII DPR Ri di Asrama Haji Ternate, Maluku Utara, Senin (21/2/2021).

Ia berharap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Maluku Utara dapat disiplin untuk menyelesaikan dana bantuan itu tepat sasaran.

"Saya berharap SKPD Maluku Utara, yang menangani anggaran tersebut bisa tertib dan disiplin untuk menyelesaikannya sehingga bisa tepat sasaran," ujarnya.

Gayung bersambut. Komisi VIII DPR RI juga memastikan akan menambah bantuan sosial di propinsi Maluku Utara, jika memiliki data lengkap dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penambahan anggaran tersebut juga berlqku bagi propinsi lain.

"Untuk DPR sepanjang itu verifikasi data lengkao dan masuk DTKS. Berapapun   jumalahnya kita akan dorong tetap akan bantu melalui Mensos
Karena kondisi negara ini yangg tadinya kaya bisa jatuh miskin karena covid. Kita tunggu usulan pak gub sesuai dengan konsiai di Malut ini," tambah Samsu Niang.

Sementara itu, Sekjen Kemensos Harry Hikmat menyatakan, Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI  menyampaikan bantuan bagi Penerima Manfaat dan Keluarga Penerima Manfaat di Provinsi Maluku Utara. Total bantuan Rp. 29.634.563.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :
1. Bantuan ATENSI melalui Balai Wasana Bahagia Ternate, Balai Tomou Tou Manado, Balai Nipotowe Palu, Balai Wijaya Makassar, Loka Minaula Kendari, dan Loka Meohai Kendari dengan rincian :
a. ATENSI anak yatim, piatu dan yatim piatu untuk 141 anak senilai Rp. 42.300.000,-
b. Bantuan aksesibilitas untuk 85 orang senilai Rp. 171.543.000,-
c. Bantuan alat kesehatan untuk 1 orang senilai Rp. 750.000,-
d. Bantuan kebutuhan dasar untuk 224 orang senilai Rp. 193.800.000,-
e. Bantuan kewirausahaan untuk 111 orang senilai Rp. 239.920.000,-
2. Bantuan PKH untuk 22.697 orang senilai Rp. 17.951.050.000,-
3. Bantuan BPNT senilai untuk 18.392 orang Rp. 11.035.200.000,-

"Kementerian Sosial terus berupaya memberikan layanan terbaik dan paripurna dalam mewujudkan kemandirian ekonomi melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan aksesibilitas, bimbingan sosial psikologis, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, serta Bantuan Sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS), Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)," kata Sekjen Kemensos. (ANP)