JAKARTA - Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, FORUM Indonesia Adil (FIA) resmi dideklarasikan di makam Bung Hatta, Tanah Kusir, Jakarta pada Jumat (10/12/2021). FIA ini nantinya akan menjadi rumah bagi siapa pun yang mencari keadilan di negeri ini.

Tak hanya itu, FIA dideklarasikan juga untuk menwujudkan dimensi penerapan Pancasila, terutama sila ketiga dan kelima. Juga menghidupkan semangat Bung Hatta.

“Mengapa kita memilih deklarasi di makam Bung Hatta? Karena beliau berjuang bukan dengan kata-kata, tetapi dari prilaku. Biasanya pemimpin itu penuh dengan bicara dan jargon-jargon, tetapi tidak dengan Bung Hatta,” ujar salah satu deklarator, Yohanes Handoyo Budhisejati.

Ketua Umum Voxpoint Indonesia ini menambahkan, Bung Hatta pernah bersinggungan dengan Bung Karno, tetapi dengan bijaksananya, sang Proklamator tersebut memilih jalan sunyi agar Indonesia tidak terpecah belah. 

"Bung Hatta pernah bersimpang jalan dengan Bung Karno, tetapi Bung Hatta tidak melakukan pegerakan massa dan saling menyerang sehingga indonesia terbelah. Semangat ini yang coba kita ambil. Kita ingin memperjuangkan keadilan, tetapi nggak heboh dan tidak menghebohkan negeri," ujarnya.

Dalam deklarasi ini, para deklarator sepakat jika sedikitnya ada tiga hal yang paling mendesak untuk segera dibenahi dari sisi penegakan hukum dan HAM.

"Dari prespektif korban, pertama soal tanah, negara sudah mengumumkan adanya mafia tanah. Kedua, polisi, angkanya jelas. Ketiga, keadilan bagi korban-korban pelecehan seksual, itu yang mendesak," beber salah satu deklarator FIA, Jhonson Panjaitan.

Selain tiga hal tadi, Jhonson juga melihat ada juga hal yang mendesak dibenahi dari segi sistem. Seperti diketahui, tahun depan Indonesia mulai masuk ke tahun politik jelang Pemilu 2024. Jelang tahun politik ini rakyat harus disadarkan jika sistem politik negeri ini ada yang masih salah. 

"Karena negara yang harusnya mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan hak asasi bagi rakyatnya hanya dikuasai oleh 14 orang dengan segala macam jaringan-jaringannya. Sistem kepartaian politik kekuasaan kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan mewujudkan tujuan mendirikan negara justru dikuasai segelintir orang yang ternyata sekarang lebih menguasai banyak uang di negara ini ketimbang mayoritas rakyat," tandasnya.

Deklarator lainnya, Dr, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM menambahkan, keadilan ini yang harus diperjuangkan dari kasus per kasus sampai sistemnya.

"Sepanjang sistem politk masih seperti ini, yang mengatur negara ini adalah partai-partai berkuasa. Jadi kalau partai berkuasa ini tidak memberikan kontribusi yang baik pada lembaga, maka keadilan itu tidak pernah ada," tegas Rufinus.

Lanjutnya, substansi kedepannya yang akan dikejar FIA adalah bagaimana memberikan rekomendasi agar penguasa memberikan kontribusi yang baik terhadap orang yang ingin mencari keadilan. 

"Jadi bukan jargon saja," tegas Rufinus.

Dalam deklarasi ini hadir para deklarator yang terdiri dari Prof. Prof.Dr. Agus Surono, Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Patrice Rio Capella, Jhonson Panjaitan dan Mochtar Tompo. Sebelum acara deklarasi, para deklarator pun menyempatkan diri untuk berziarah dan berdoa di depan makam Bung Hatta. (ANP)