Jakarta – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memberikan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) kepada para peserta yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang digelar BPKP. Pemberian sertifikat tersebut digelar secara luring dan daring.

Dijelaskan, CGCAE merupakan salah satu upaya BPKP dalam hal peningkatan kapabilitas dan kompetensi untuk para pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP atau auditor eksekutif, khususnya yang mungkin tidak memilki latar belakang dan kompetensi pengawasan.

“Sertifikasi CGCAE secara khusus dirancang menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan intern di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut Ateh menerangkan, semenjak diluncurkan pada tahun 2020 lalu, BPKP telah menyelenggarakan pelatihan CGCAE sebanyak 17 kali dengan total peserta mencapai 351 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 223 peserta atau 63% dari total peserta telah berhasil lulus dalam uji kompetensi.

Ateh berpesan kepada Alumni CGCAE untuk meningkatkan peran pengawasan intern pada instansi masing-masing. Sebab kata dia, APIP merupakan motor penggerak dan katalisator yang harus dapat berperan dalam optimalisasi peran APIP di lingkungannya masing-masing.

Dan CGCAE ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kompentensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai salah satu faktor krusial dalam pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga maupun Pemda.

“Sertifikasi CGCAE yang diperoleh bukanlah sekedar tambahan gelar yang disematkan di belakang nama belaka, melainkan terdapat tanggungjawab moral, ilmu, dan kompetensi yang telah didapat untuk meningkatkan peran APIP dalam mengawasi keuangan negara,” ujarnya.

Setelah pemberian sertifikat CGCAE, para peserta mengikuti Seminar bertema “Transformasi Digital, Solusi bagi APIP di Masa Kritis,” yang diisi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Direktur Indonesia Malaysia Business Council (IMBC) Dian Rachmawan, dan founder CRMS Indonesia, Antonius Alijoyo.

Agustina Arumsari mengamini bahwa disrupsi membawa risiko terhadap efektivitas peran APIP. Selain pelayanan publik dan administrasi yang serba virtual, APIP juga menghadapi angkatan kerja milenial yang dimanjakan oleh dunia digital dan konvergensi risiko.

“ASN virtual menyebabkan akses data lebih terbuka. Media sosial juga jadi faktor pemicu kinerja pemerintah,” sebut Sari.

Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin APIP yang adaptif, yaitu pemimpin yang berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). “Hal ini dapat terwujud jika ada data, infrastruktur, dan kompetensi penggunaan teknologi. Kolaborasi, kompetensi, dan teknologi jadi jalan untuk menjadi APIP yang gesit (agile) dan mampu bergerak mengikuti perkembangan zaman,” terangnya. (ANP)