MPR RI: Maksimalkan Potensi Laut Indonesia Bagj Kesejahteraan Masyarakat

AKM • Tuesday, 28 Sep 2021 - 08:30 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPD RI yang juga anggota MPR RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono mengatakan  Indonesia hingga saat ini belum mampu memanfaatkan potensi kemaritiman atau kekuatan laut untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

“Padahal, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia,” ujar Nono Sampono  dalam diskusi empat pilar MPR RI dengan tema “Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI”, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta,,Senin (27/9/2021).

Menurut Nono Sampono, bicara kemaritiman bukan hanya terkait pertahanan dan keamanan. Contohnya, negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya terutama dalam dua hal, yakni kepentingan ekonomi dan keamanan.

“Misalnya, Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, dan Australia, tidak pernah mengabaikan persoalan maritim mereka. Berbeda dengan Indonesia, walaupun memiliki laut yang luas selama ini belum mampu memanfaatkan kekuatan lautnya, baik dari segi keamanan dan mengelolanya, untuk kesejahteraan rakyat untuk kemajuan ekonomi,” tutur Nono .

Dari sisi ekonomi, kata Nono, belum bisa menembus angka 22 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Berbeda dengan negara-negara lain, seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Thailand hampir 40%. Bahkan, Jepang 54%, China negara daratan, memiliki 48,6% dari pendapatan domestik bruto. Padahal negara continental, namun bisa kasih makan rakyatnya yang lebih satu miliar, kontribusinya dari aspek laut hampir 50%.

“Sebab, di laut bukan hanya ada ikan. Di dasar laut ada emas, ada tambang, industri, serta segala macam jasa kelautan. Bahkan ironisnya, laut Indonesia masih sering dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain,” ujarnya.

Nono Sampono berpendapat, kalau bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, memang harus juga bicara tentang keamanan, karena keduanya seperti dua sisi mata uang. Artinya, kalau hanya bicara keamaan tanpa bicara kesejahteraan, tidak ada maknanya, bahkan terkesan salah.

“Sejahtera tidak aman juga salah. Jadi, laut itu harus kita kuasai apakah lewat jalur hukum, atau secara fisik. Lalu, harus dikelola dan diamankan, Kepentingan nasional kita di laut masih banyak, bukan hanya ikan, tetapi ada kepentingan politik, menyangkut kedaulatan, teritorial dan kewilayahan,” urai Nono

Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi mengatakan, kedaulatan di laut itu beda dengan darat. Karena garisnya tidak terlihat dan gampang dilanggar. Inilah yang menyebabkan konflik dilaut selalu muncul.

“Makanya, Presiden Jokowi pada 2014-2019 pernah menggaungkan Poros Maritim, di mana ada pertahanan maritim. Tetapi, dari doktrin pertahanannya masih disebut pulau-pulau besar, sehingga pada kurun waktu tahun 2019-2024 seperti hilang atau tidak jelas..” tandas Siswanto.