Diplomasi Damai Parlemen Indonesia, Rajut Kebersamaan Redam Bara Geopolitik Global

Jakarta - Langit Timur Tengah kembali memerah. Serangan demi serangan silih berganti, sementara dunia menyaksikan bagaimana konflik yang semula bersifat regional kini berpotensi mengguncang stabilitas global. Di Gaza, ribuan warga sipil masih menjadi korban perang yang tak kunjung usai. Ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan sejumlah kekuatan besar dunia semakin memperbesar kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan.

Di tengah situasi yang sarat ketidakpastian itu, Indonesia terus berupaya menjaga komitmennya sebagai bangsa yang berpihak pada perdamaian. Tidak hanya melalui jalur diplomasi pemerintah, upaya tersebut juga dijalankan melalui diplomasi parlemen yang semakin aktif memainkan peran strategis di panggung internasional.

Dari Gedung Nusantara di Senayan, para wakil rakyat berupaya memastikan bahwa suara Indonesia tentang dialog, kemanusiaan, dan penyelesaian konflik secara damai tetap bergema di berbagai forum dunia.

Diplomasi yang Melampaui Tembok Parlemen

Ketika hubungan antarnegara sering kali terjebak dalam kepentingan politik dan ketegangan diplomatik, parlemen memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel. Diplomasi parlemen memungkinkan komunikasi tetap terjalin bahkan ketika jalur diplomasi formal menghadapi hambatan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa peran DPR tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai jembatan dialog di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia," tegas Puan dalam berbagai kesempatan.

Menurutnya, meningkatnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menuntut pendekatan yang lebih mengedepankan dialog dan diplomasi dibandingkan penggunaan kekuatan militer.

Dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI, Puan menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan.

"Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, DPR RI menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan," ujarnya.

Pernyataan tersebut bukan sekadar sikap politik. Ia mencerminkan arah diplomasi parlemen Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir konsisten mengusung isu perdamaian, kemanusiaan, dan kerja sama internasional.

Dunia yang Kian Tidak Pasti

Awal 2026 ditandai oleh meningkatnya berbagai krisis global. Perang Rusia-Ukraina masih menyisakan dampak terhadap rantai pasok pangan dan energi dunia. Di Timur Tengah, konflik Gaza terus menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar.

Data otoritas kesehatan di Gaza menunjukkan lebih dari 73 ribu warga Palestina meninggal dunia sejak perang pecah pada Oktober 2023, sementara lebih dari 173 ribu lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban merupakan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Di Iran, berbagai laporan kelompok pemantau hak asasi manusia mencatat sekitar 1.700 warga sipil tewas dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka akibat eskalasi konflik yang berlangsung sepanjang 2026.

Besarnya korban kemanusiaan tersebut menjadi alasan mengapa isu perdamaian terus menjadi agenda utama diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.

Puan Maharani mengingatkan bahwa dalam dunia yang semakin saling terhubung, tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri menghadapi berbagai krisis global.

"Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian. Stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama," katanya dalam pidato penutupan masa persidangan DPR awal tahun ini.

BKSAP dan Misi Perdamaian Indonesia

Ujung tombak diplomasi parlemen Indonesia berada di tangan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Melalui berbagai forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga forum parlemen G20, BKSAP aktif memperjuangkan posisi Indonesia dalam berbagai isu global.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu merespons tantangan dunia yang semakin kompleks.

"Hari ini kami bersama anggota BKSAP melakukan diskusi mengenai prospek diplomasi parlemen dalam menghadapi konflik global," ujar Syahrul.

Menurutnya, forum-forum parlemen internasional menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia.

Dalam Sidang Umum IPU ke -152 di Turki, BKSAP secara konsisten menyampaikan sikap Indonesia terkait pentingnya penghentian kekerasan, penghormatan hukum internasional, dan perlindungan terhadap warga sipil di kawasan konflik.

"Kami dari BKSAP DPR menyampaikan sikap tegas atas tindakan yang mengakibatkan penderitaan warga sipil di Timur Tengah termasuk Palestina,” kata Syahrul.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi pemerintah agar posisi Indonesia semakin kuat dalam berbagai forum internasional.

Membela Palestina, Menjaga Amanat Konstitusi

Bagi Indonesia, isu Palestina bukan sekadar persoalan hubungan luar negeri. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian dari amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan sejak awal kemerdekaan.

Karena itu, hampir di setiap forum internasional, delegasi DPR RI selalu membawa isu Palestina sebagai agenda prioritas.

BKSAP DPR RI mengecam keras tindakan militer Israel di Palestina. Menurut  Syahrul, Israel terus mengebom Gaza. Yang terbaru adalah pemerintah Israel mempersenjatai masyarakat sipil Yahudi dan juga mengesahkan undang-undang yang melegalkan pembunuhan terhadap warga dan tahanan Palestina.

"Israel ini sudah jadi parasit bagi kita semua. Merusak tatanan geopolitik, ekonomi hingga merusak perdamaian dunia. Kita meminta semua negara kompak menekan Israel agar tidak membuka celah perang dunia ketiga," kata Syahrul menegaskan.

Melalui forum IPU dan AIPA, anggota DPR dari berbagai fraksi membangun komunikasi dengan parlemen negara lain untuk memperluas dukungan terhadap penghentian perang dan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Gaza.

Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang terus mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Suara Indonesia untuk Perdamaian

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki posisi strategis dalam percaturan internasional. Posisi itu tidak hanya dijaga oleh pemerintah, tetapi juga diperkuat oleh parlemen melalui berbagai kanal diplomasi.

Diplomasi parlemen memang tidak selalu menghasilkan kesepakatan besar yang langsung mengakhiri perang. Namun, diplomasi ini berperan menjaga komunikasi tetap terbuka ketika hubungan antarnegara mengalami kebuntuan.

Pengamat Hubungan Internasional dari President University, Teuku Rezasyah, menilai DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah melalui jalur diplomasi parlemen. Menurutnya, diplomasi yang dilakukan parlemen melengkapi langkah pemerintah dalam membangun komunikasi dengan berbagai negara dan organisasi internasional.

“Diplomasi parlemen memungkinkan Indonesia menyampaikan aspirasi perdamaian melalui forum-forum antarparlemen dunia. Ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung penyelesaian konflik secara damai," ujarnya.

Teuku Rezasyah menilai langkah DPR melalui berbagai forum internasional, termasuk aktivitas Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), menunjukkan bahwa parlemen tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam diplomasi global. 

“Konsistensi DPR dalam menyuarakan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan,” sebutnya.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Indonesia memilih tetap berada di jalur dialog. Dari ruang-ruang sidang di Senayan hingga forum-forum parlemen dunia, para wakil rakyat terus membawa pesan yang sama: bahwa perdamaian harus diperjuangkan, kemanusiaan harus dilindungi, dan konflik tidak boleh menjadi jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan.

Ketika bara geopolitik global terus menyala, diplomasi parlemen Indonesia menjadi bagian dari ikhtiar panjang bangsa untuk menjaga harapan akan dunia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban.