Jakarta - Menindaklanjuti rencana pemerintah untuk menjadikan kawasan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian dan lembaga terkait. Rakor yang digelar pada Hari Rabu (24-02-2021) secara virtual ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terkait rencana pembangunan infrastruktur yang mendukung LIN di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. 

“Sekarang ini di sektor perikanan tangkap dan budidaya sedang kita fokuskan pembangunan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, karena ini mau kita mau jadikan kawasan produksi ikan yang bisa nanti kita ekspor langsung ke berbagai negara di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika, dan Australia. Kita perlu percepat infrastruktur pembangunannya, supaya bisa cepat juga kita gunakan,” ujar Menko Luhut dalam rakor bersama jajaran menteri secara virtual. 

Infrastruktur yang dibutuhkan ini adalah pelabuhan perikanan bertaraf internasional dan Ambon New Port. Pelabuhan ini nantinya dibangun dengan konsep pelabuhan terintegrasi yang di dalamnya akan diisi oleh terminal petikemas internasional dan domestik, kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG dan pembangkit listrik. 

Hal ini menurut Menko Luhut diperlukan karena kawasan Maluku memiliki potensi perikanan, terutama pada sektor perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) titik 714, 715, dan 718. Sebelumnya di tiga titik ini, terdapat  estimasi potensi produksi perikanan yang  pada awalnya mencapai 750.000 ton per tahun. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pembaruan terkait data tersebut dan tercatat potensi perikanan yang ada mencapai 950.000 ton per tahun dengan target produksinya sebesar 665.000 ton per tahun.  Untuk itu perlu secepatnya dibangun infrastruktur yang mampu mengolah potensi yang ada. 

Lebih lanjut, pembangunan untuk kawasan ini sudah ditetapkan dan pembangunan di tahap awal akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kementerian Perhubungan pada dasarnya sudah siap dengan lokasi yang sudah ditentukan bersama para rakor sebelumnya bersama Kepala BKPM. Lokasi itu tidak masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan sudah disusun studi kelayakan di sana. Lahan-lahan juga sudah bertahap akan dibebaskan melalui APBD Maluku 2021,” jelas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 

Selain soal lokasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin yang mendampingi Menko Luhut dalam rakor virtual tersebut menambahkan bahwa dukungan disisi logistik juga penting. "Ini semua nantinya perlu dukungan juga dari sisi logistik, seperti adanya kebutuhan sistem rantai dingin, moda transportasi tujuan ekspor dan domestik,” ungkapnya. 

Deputi Safri pun menyebutkan berbagai logistik pendukung dari infrastruktur pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang diperlukan antara lain cold storage, chiller, pabrik es, kapal kargo, kontainer freezer, pesawat freighter, kendaraan berpendingin, dan adanya kebutuhan listrik di sekitar infrastruktur terkait. Sementara itu, khusus untuk listrik akan didukung oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui PLNG, PLTU, dan PLTU Atap. 

Rakor ini juga dihadiri oleh  Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri  PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Gubernur Maluku. (ANP)