BAKTI Siapkan Strategi Kemandirian Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah 3T

JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai mengarahkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) menuju tahap kemandirian.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah exit strategy, yaitu pengalihan pengelolaan infrastruktur di daerah yang telah dinilai memiliki tingkat kematangan tertentu kepada operator telekomunikasi, vendor, atau mitra terkait.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar mengatakan, keberhasilan program kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO) tidak hanya ditentukan oleh seberapa lama pemerintah memberikan dukungan di suatu wilayah. Menurutnya, indikator keberhasilan juga terlihat dari kemampuan masyarakat dan ekosistem daerah dalam menjaga serta memanfaatkan konektivitas secara berkelanjutan.

“Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut,” kata Fadhilah dalam BAKTI Media Connect 2026.

Hingga saat ini, BAKTI telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sebagian besar akses tersebut berada di sektor pendidikan dengan proporsi sekitar 68 persen. Sementara itu, sekitar 5,89 persen berada di sektor kesehatan dan 19,9 persen mencakup kantor pemerintahan, fasilitas publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Fadhilah menjelaskan, posisi BAKTI bukan sebagai operator telekomunikasi. Lembaga tersebut berfokus pada pembangunan serta pengelolaan pembiayaan infrastruktur, sedangkan jaringan inti atau core network berada dalam kepemilikan dan pengoperasian operator seluler.

"Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya memperluas jangkauan konektivitas, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat terus berfungsi dan memberikan manfaat setelah dukungan pemerintah dikurangi," imbuhnya.

BAKTI menetapkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan tersebut. Empat di antaranya mencakup keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keberlanjutan industri.

Dari sisi infrastruktur, konektivitas di kawasan terpencil ditopang sejumlah aset strategis. Satelit Satria-1 dengan kapasitas 150 Gbps dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan konektivitas sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan hingga pos perbatasan.

Palapa Ring

Sementara itu, Palapa Ring memiliki jaringan serat optik sepanjang 12.148 kilometer yang melayani 131 titik Network Operation Center di 57 kabupaten/kota nonkomersial.

Program BAKTI AKSI juga telah menyediakan akses internet di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Adapun melalui BAKTI Sinyal, pembangunan BTS 4G dan BTS USO telah mencapai 6.747 titik di wilayah 3T.

Konektivitas yang dibangun tersebut mulai memberikan dampak pada aktivitas masyarakat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, misalnya, akses internet dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah serta membantu rujukan layanan medis dari puskesmas.

Di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pembangunan BTS turut membantu mengurangi wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal. Infrastruktur tersebut sekaligus membuka akses komunikasi yang lebih luas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Keberadaan infrastruktur tidak dengan sendirinya menjamin keberlanjutan layanan. BAKTI menilai dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan operator seluler menjadi bagian penting dalam menjaga aset sekaligus memastikan kualitas konektivitas tetap terpelihara.

Dengan demikian, arah kebijakan BAKTI mulai bergeser dari sekadar mengejar pembangunan infrastruktur menuju penguatan ekosistem digital di daerah. Infrastruktur yang telah tersedia diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas akses internet, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat.