Jakarta - Banggar DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Kemenkeu, Bappenas, Kemenkumham dan Bank Indonesia menggelar rapat guna mendengarkan pandangan sembilan fraksi tentang RAPBN 2021 pada Jumat,  25/09. Dalam Rapat tersebut disepakati RAPBN 2021 akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai UU APBN 2021.
 
Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara, benar-benar memberi hasil optimal dalam menyelesaikan problem kesehatan. 

"Demikian pula anggaran
kesehatan pada PEN senilai Rp84,02 triliun harus  mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid- 19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," katanya, Sabtu (26/09/2020).
 
Menurut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Fraksi PKS berpendapat, kata Netty, pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.
 
"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan  pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4.000-an setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan. 

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai  Rp356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," ujar Ketua Tim Covid FPKS ini.
 
Menurut Netty, rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di masa pandemi," terangnya.
 
Selain itu kata Netty, pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang  meliputi: Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7-9,1 persen; Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen; Gini Rasio 0,377-0,379; Indeks Pembangunan Manusia 72,78'72,95; Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.

"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," imbuhnya.
 
Menurut Netty, Fraksi PKS berpendapat perlunya strategi khusus agar kesejahteraan buruh, petani dan nelayan membaik secara signifikan. "Upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan harus lebih keras dilakukan mengingat permasalahan ketersediaan dan kecukupan pangan serta kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas," ungkap Netty.
 
Dalam pandangan Netty, pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya untuk menolong petani sebagai tenaga kerja sektor informal yang berjumlah sekitar 33,4 juta.
 
"Hadirkan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan untuk kedaulatan pangan. Terlebih di masa  pandemi ini, terbukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung sektor pertanian secara maksimal," tandasnya.
 
Di bagian akhir keterangan medianya, Netty meminta pemerintah meningkatkan pengawasan internal atas implementasi APBN 2021 agar uang yang  dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat. (jak)