
JAKARTA – Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2026–2030 resmi dikukuhkan di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (21/11/2026). Di bawah kepemimpinan Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M., kepengurusan baru ini membawa agenda penguatan organisasi, peningkatan pelayanan anggota, serta dukungan terhadap transformasi digital kenotariatan.
Pengukuhan yang dirangkaikan dengan rapat pleno tersebut dihadiri jajaran Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah INI dari berbagai daerah, serta perwakilan instansi pemerintah dan mitra strategis profesi hukum.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, dalam sambutannya menekankan pentingnya konsolidasi organisasi dan sinergi dengan pemerintah. Ia menyampaikan tiga pesan Menteri Hukum, yakni memperkuat koordinasi antarpengurus, merangkul seluruh anggota, serta mendukung transformasi digital pelayanan kenotariatan.
“Pengurus harus mampu mengayomi dan merangkul seluruh anggota, sekaligus memastikan informasi kebijakan pemerintah tersampaikan secara cepat dan tepat,” ujar Widodo.
Widodo mengungkapkan, Kementerian Hukum tengah menyempurnakan sistem penerimaan dan penempatan Anggota Luar Biasa (ALB) INI. Salah satu rencana pembenahan adalah penerapan sistem antrean berdasarkan kelengkapan data dan ketersediaan formasi.
“Dengan sistem yang baru, calon notaris dapat mengetahui posisi antreannya sehingga memiliki gambaran kapan memperoleh kesempatan untuk diangkat sebagai notaris,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah tengah mengkaji pengembangan cyber notary, termasuk kemungkinan penerapan salinan akta elektronik secara bertahap sebelum menuju pengembangan minuta elektronik.
Digitalisasi juga diarahkan pada pengelolaan protokol notaris melalui sistem penyimpanan elektronik terintegrasi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan dan keutuhan dokumen negara, terutama ketika dokumen fisik mengalami kerusakan atau sulit ditelusuri.
“Bagaimana kita melindungi para notaris agar ketika melaksanakan tugasnya tidak justru menghadapi persoalan hukum akibat tindakan atau dokumen yang berada di luar kendalinya. Ini yang terus kita sempurnakan dan perbaiki,” tegas Widodo.
Ia juga mendorong INI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan profesi, termasuk pemerataan distribusi notaris dan mekanisme perpindahan wilayah jabatan.
Sementara itu, Ketua Umum PP INI periode 2026–2030, Dr. H. Irfan Ardiansyah, menegaskan bahwa kepengurusan baru akan mengutamakan persatuan, konsolidasi, dan peningkatan kualitas pelayanan organisasi.
Pengukuhan ini, menurutnya, menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan dan mempererat hubungan seluruh anggota.
“Perbedaan pandangan dan dinamika organisasi hendaknya menjadi bagian dari proses pendewasaan. Kepentingan bersama, persatuan, serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris harus tetap menjadi prioritas,” demikian komitmen yang disampaikan dalam arah kebijakan kepengurusan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, PP INI menetapkan lima program unggulan periode 2026–2030, yaitu:
Adapun susunan pimpinan inti PP INI periode 2026–2030 terdiri atas Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M. sebagai Ketua Umum, Amriyati Amin, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Umum, dan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H. sebagai Bendahara Umum.
Kepengurusan baru ini diharapkan mampu memperkuat profesionalisme dan integritas organisasi sekaligus membangun sinergi yang lebih produktif dengan pemerintah dalam menghadapi perkembangan hukum dan teknologi.
Dengan semangat persatuan, INI diharapkan tetap menjadi rumah bersama seluruh notaris Indonesia dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi.
INI Satu, INI Milik Kita Semua.