
Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Opsi tersebut tengah dipertimbangkan oleh tim jaksa penuntut umum dengan melihat besarnya dampak perkara terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyampaikan bahwa kemungkinan penerapan tuntutan maksimal tersebut sedang dikaji secara serius. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Kuntadi, besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama. Ia menyebut nilai kerugian akibat dugaan penyimpangan tata kelola minyak telah mencapai ratusan triliun rupiah.
Kuntadi mengatakan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar penanganan perkara dilakukan secara serius dan mempertimbangkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun," ujar Kuntadi.
Ia menegaskan, tuntutan hukuman mati bukan sesuatu yang dapat diterapkan secara otomatis. Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum jaksa menentukan bentuk tuntutan terhadap tersangka.
"Selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati," tambahnya.
Selain besarnya nilai kerugian negara, Kejagung turut mempertimbangkan sektor yang menjadi objek dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Tata kelola minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Penyimpangan dalam sektor strategis ini tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Kejagung juga menyoroti dugaan praktik korupsi yang disebut berlangsung dalam kurun waktu panjang dan melibatkan jaringan dengan cakupan luas.
Kuntadi menyatakan, kompleksitas perkara tersebut membuat aparat penegak hukum perlu melakukan penanganan secara menyeluruh, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.
"Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM," katanya.
Faktor lain yang menjadi perhatian Kejagung adalah keberadaan Riza Chalid yang hingga kini disebut masih berada di luar negeri dan belum memenuhi proses hukum di Indonesia.
Riza Chalid telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025. Kondisi tersebut membuka kemungkinan perkara dilanjutkan melalui mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia, sepanjang persyaratan hukum yang berlaku terpenuhi.
Kejagung merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan mekanisme persidangan tersebut.
Kuntadi menilai sikap tidak kooperatif tersangka dan belum hadirnya yang bersangkutan dalam proses hukum turut menjadi perhatian jaksa dalam menyusun strategi penuntutan.
Meski demikian, penerapan hukuman maksimal tetap harus didasarkan pada pembuktian di persidangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, tim penyidik dan penuntut umum Kejagung masih melanjutkan penyelesaian berkas perkara. Koordinasi dengan sejumlah instansi terkait juga dilakukan untuk menelusuri keberadaan Riza Chalid.
Kejagung menyatakan akan terus mendalami unsur-unsur pemberatan dalam perkara tersebut guna menentukan langkah hukum yang tepat.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan korupsi yang ditangani berkaitan dengan sektor energi strategis dan pengelolaan sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kendati opsi tuntutan hukuman mati telah disampaikan, keputusan akhir mengenai tuntutan tetap berada pada proses hukum yang harus mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, serta pemenuhan seluruh unsur pidana.