
JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra menuntut Bangun Paulus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara pemerasan dan pengancaman. Tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian jaksa terhadap fakta-fakta persidangan, pembuktian unsur pidana, serta besaran kerugian material yang dialami korban.
Dalam perkara ini, JPU menilai unsur pengancaman lebih kuat terbukti dibandingkan unsur kekerasan. Penilaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi penuntut umum untuk mengarahkan pembuktian pada Pasal 483 KUHP.
Andri menjelaskan, sejak awal perkara Bangun Paulus disusun dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan dan Pasal 483 KUHP mengenai pengancaman melalui penyebaran rahasia atau pelaporan kepada pihak kepolisian.
Menurut Andri, unsur kekerasan dalam Pasal 482 KUHP tidak didukung alat bukti yang cukup kuat. Keterangan mengenai adanya kekerasan hanya disampaikan oleh saksi korban Vinson, sedangkan sejumlah saksi lain yang berada di lokasi memberikan keterangan berbeda.
Saksi Ari, Alan, dan Philip, misalnya, menerangkan bahwa tidak terjadi kekerasan dalam peristiwa tersebut.
"Untuk keterangan yang kekerasan ini hanya keterangan dari saksi korban Vinson sendiri dan tidak didukung oleh keterangan saksi lain. Sementara saksi yang di mobil itu, seperti Ari, Alan, Philip, menerangkan tidak ada kekerasan," ujar Andri.
JPU juga mempertimbangkan prinsip unus testis nullus testis, yakni satu saksi saja pada prinsipnya tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara tanpa didukung alat bukti lain sesuai ketentuan hukum. Atas pertimbangan tersebut, penuntut umum menilai unsur kekerasan belum cukup kuat untuk dijadikan dasar tuntutan.
Sebaliknya, unsur pengancaman dinilai lebih relevan dengan rangkaian fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan keterangan saksi dan ahli, JPU menilai terdapat ancaman terhadap korban apabila tidak menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa.
Permintaan uang tersebut disebut berlangsung secara bertahap. Nilainya sempat mencapai ratusan juta rupiah sebelum akhirnya disepakati sebesar Rp50 juta di kawasan Puri.
Kerugian Rp60,2 Juta Jadi Pertimbangan
Selain pembuktian unsur pidana, besaran kerugian korban turut menjadi pertimbangan JPU dalam menentukan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara.
Andri menjelaskan, berdasarkan perhitungan penuntut umum, kerugian bersih yang dialami korban mencapai sekitar Rp60,2 juta. Angka tersebut diperoleh setelah memperhitungkan pengembalian dana yang sebelumnya diambil oleh Vincent.
Menurutnya, nilai kerugian yang masih berada di bawah Rp100 juta menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan proporsionalitas tuntutan pidana.
JPU juga memperhatikan aspek keadilan agar tuntutan yang diajukan tidak menimbulkan disparitas hukuman yang terlalu jauh dibandingkan perkara lain dengan nilai kerugian material jauh lebih besar, termasuk perkara yang kerugiannya mencapai miliaran rupiah.
Andri menegaskan, tuntutan pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan ancaman hukuman maksimal dalam pasal yang didakwakan. Penuntut umum juga mempertimbangkan fakta persidangan, tingkat kerugian korban, serta rasa keadilan.
Dengan pertimbangan tersebut, JPU menjatuhkan tuntutan pidana 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Bangun Paulus, meskipun ancaman maksimal Pasal 483 KUHP mencapai empat tahun penjara.
Menunggu Pembelaan Terdakwa
Setelah pembacaan tuntutan, proses persidangan akan berlanjut pada agenda penyampaian nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya.
JPU menyatakan akan mengikuti tahapan persidangan berikutnya dan menunggu pembelaan yang disampaikan pihak Bangun Paulus.
Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, tuntutan JPU, serta argumentasi pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Dengan demikian, tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara tersebut belum merupakan putusan akhir. Kewenangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan serta menjatuhkan pidana sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pledoi tim kuasa hukum terdakwa.