COP31 Turki, MADANI Ingatkan Transisi Kendaraan Listrik Jangan Korbankan Hutan Indonesia

AKM • Friday, 20 Nov 2026 - 07:39 WIB
Diskusi bertajuk "Status of Global Climate Action and the Role of Transport Electrification in Meeting Climate Goals" yang diselenggarakan oleh MADANI Berkelanjutan bersama T&E, NewClimate Institute, Carbon Tracker, dan IESR side event COP31 Antalya, Turk

ANTALYA, TURKI – Yayasan MADANI Berkelanjutan mengingatkan pemerintah agar percepatan elektrifikasi transportasi tidak menimbulkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan masyarakat adat. Transisi kendaraan listrik harus diiringi perlindungan lingkungan, penggunaan energi bersih, serta tata kelola rantai pasok yang berkelanjutan.

Peringatan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, dalam diskusi panel bertajuk Status of Global Climate Action and the Role of Transport Electrification in Meeting Climate Goals pada rangkaian COP31 di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).

Diskusi yang melibatkan Transport & Environment (T&E), NewClimate Institute, Carbon Tracker, dan Institute for Essential Services Reform (IESR) tersebut membahas peran elektrifikasi transportasi dalam mencapai target iklim global.

Nadia menyoroti dampak pertambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara yang dinilai berpotensi memicu pembukaan hutan, pencemaran lingkungan, serta mengancam wilayah masyarakat adat. Persoalan tersebut diperparah dengan penggunaan listrik berbasis batu bara pada sejumlah fasilitas pengolahan nikel.

"Kita tidak boleh menyelesaikan masalah emisi knalpot kendaraan di satu negara dengan menciptakan bencana kerusakan hutan di negara lain," tegas Nadia.

Ia menambahkan, kendaraan listrik tidak otomatis bebas emisi apabila proses produksi baterai dan rantai pasok mineralnya masih merusak ekosistem.

"Kendaraan listrik tidak akan pernah benar-benar nol emisi di lapangan apabila rantai pasoknya menghancurkan ekosistem," lanjutnya.

Elektrifikasi Harus Diiringi Transportasi Publik

Peneliti Kebijakan Iklim NewClimate Institute, Janna Hoppe, mengungkapkan sektor transportasi menyumbang sekitar 30 persen permintaan energi final global. Namun, kontribusi listrik dalam sektor tersebut baru mencapai sekitar 2 persen.

Menurutnya, porsi listrik dalam transportasi perlu meningkat menjadi 11–17 persen pada 2035 dan 45–57 persen pada 2050. Sementara kebijakan saat ini diperkirakan hanya mencapai 6 persen pada 2035.

"Selain mengganti kendaraan fosil dengan kendaraan listrik, pemerintah wajib mendorong pergeseran moda menuju transportasi publik dan memperbaiki perencanaan tata ruang kota," kata Janna.

Sementara itu, Director for Energy and Climate T&E, Kädi Ristkok, menyebut elektrifikasi transportasi telah mengurangi kebutuhan minyak global sekitar 1,2 juta barel per hari. Di Eropa, kendaraan listrik kini mencakup hampir seperempat penjualan mobil baru.

Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur pengisian daya, terutama untuk kendaraan berat, transportasi publik, pelabuhan, dan bandara.

Dari sisi ekonomi, Head of Energy Demand Carbon Tracker, Ben Scott, menyampaikan bahwa elektrifikasi dapat mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap impor bahan bakar fosil.

Studi di Chile memperkirakan percepatan penggunaan kendaraan listrik berpotensi menghemat impor bahan bakar sekitar 27 miliar dolar AS selama 25 tahun, sekaligus mengurangi biaya kesehatan dan kerugian akibat perubahan iklim.

Indonesia Perlu Benahi Arah Kebijakan Energi

Director of Climate and Just Energy Transition IESR, Agus Tampubolon, mengatakan sektor transportasi menyerap sekitar 40 persen konsumsi minyak final Indonesia dan menyumbang setidaknya seperempat emisi sektor energi pada 2024.

Ia juga mengungkapkan sekitar 80 persen kendaraan listrik di Indonesia masih berupa kendaraan pribadi.

"Elektrifikasi transportasi publik harus menjadi prioritas utama," ujar Agus.

Menurutnya, kebijakan kendaraan listrik juga harus disertai dekarbonisasi pembangkit listrik. Pasalnya, sekitar 85 persen pasokan listrik Indonesia masih bersumber dari energi fosil, terutama batu bara.

Selain pertambangan nikel, MADANI turut menyoroti rencana peningkatan mandatori biodiesel B50 dan pengembangan bioetanol E20 yang berpotensi menambah tekanan terhadap penggunaan lahan.

Dengan luas perkebunan sawit sekitar 17,8 juta hektare, Nadia mengingatkan bahwa ekspansi bahan baku biofuel harus memperhitungkan daya dukung lingkungan dan hak masyarakat lokal.

"Dekarbonisasi transportasi tidak boleh menggeser beban ke hutan dan masyarakat," tegasnya.

Tiga Rekomendasi MADANI di COP31

Dalam forum tersebut, MADANI Berkelanjutan menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada pemerintah Indonesia dan pembuat kebijakan global.

Pertama, menghitung emisi akibat perubahan penggunaan lahan dan deforestasi dalam kebijakan biofuel serta mengalihkan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap untuk elektrifikasi transportasi publik dan energi terbarukan.

Kedua, membatasi penggunaan biofuel berstandar keberlanjutan ketat untuk sektor pelayaran dan penerbangan yang sulit dielektrifikasi, sementara transportasi darat diarahkan pada kendaraan listrik dan angkutan massal.

Ketiga, menjamin perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui pengakuan wilayah adat, partisipasi publik yang bermakna, serta pembagian manfaat ekonomi yang adil dalam setiap proyek transisi energi.

MADANI menegaskan, keberhasilan transisi transportasi tidak cukup diukur dari penurunan emisi kendaraan, tetapi juga harus memperhitungkan dampak rantai pasok, penggunaan lahan, dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, elektrifikasi transportasi diharapkan mampu mendukung pencapaian target iklim tanpa mengorbankan hutan dan kehidupan masyarakat Indonesia.