KBRI Tokyo dan JAPINDA Gelar Forum Ketiga tentang Perkembangan Terkini SDM Indonesia di Jepang

MUS • Friday, 30 Oct 2026 - 12:02 WIB

Tokyo - KBRI Tokyo bersama Japan-Indonesia Association, Inc. (JAPINDA) menyelenggarakan 3rd Forum on the Current Situation Surrounding Indonesian Human Resources in Japan di KBRI Tokyo, Rabu 28 Oktober 2026.

Forum ketiga ini digelar menjelang peralihan sistem pemagangan Jepang dari Technical Intern Training Program (TITP) ke Employment for Skill Development Program (ESDP) pada April 2027. Forum dihadiri sekitar 80 peserta dari perusahaan anggota JAPINDA, lembaga penerima dan pendukung pekerja asing, serta pemerintah daerah di Jepang.

Hadir dalam kegiatan ini, Senior Vice President Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization (JITCO) Shigeo Matsutomi; Executive Director JAPINDA, Norio Yamazaki; Board of Director JP-MIRAI Kenichi Shishido; dan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang (APIJ) Tan Ui Sian. 

Turut hadir melalui daring, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dwi Setiawan Susanto dan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Arfian hadir sebagai narasumber secara daring dari Jakarta.

Mengawali sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Nurmala Kartini P. Sjahrir menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Perdana Menteri Jepang sekaligus Ketua JAPINDA, Yasuo Fukuda. Pada masa kepemimpinan Yasuo Fukuda, Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) mulai berlaku pada 2008 dan membuka jalan bagi penerimaan perawat dan careworker Indonesia di Jepang.

"Kebutuhan Jepang dan kesiapan Indonesia kini bertemu. Namun, momentum ini baru akan bermakna bila kita kelola dengan baik. ESDP dirancang untuk membina pekerja selama tiga tahun hingga siap beralih ke pekerja berketerampilan spesifik (Specified Skilled Worker/SSW), sehingga jalur karir mereka di Jepang menjadi lebih jelas dan berkesinambungan," ujar Dubes Kartini yang didampingi Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Gatot Hari Gunawan dan Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Nur Rochma Amaliah.

Dubes juga menegaskan pentingnya pelindungan dan rekrutmen yang adil. "Pelindungan pekerja adalah fondasi, bukan pelengkap. Pekerja yang direkrut secara adil dan merasa aman akan bertahan lebih lama, bekerja lebih baik, dan pada akhirnya menjadi aset terbaik bagi tempat mereka bekerja," tuturnya. Ia turut mendorong agar kerja sama kedua negara diperluas hingga ke tenaga profesional berketerampilan tinggi, termasuk lulusan perguruan tinggi Indonesia yang siap berkarier di Jepang.

Sesi pertama membahas perkembangan kebijakan terkini di kedua negara. Shigeo Matsutomi memaparkan kesiapan sistem penerimaan pekerja asing di Jepang dan tren migrasi tenaga kerja global, termasuk menonjolnya Indonesia sebagai negara pengirim.

Dirjen Dwi Setiawan Susanto menyampaikan arah kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, termasuk penguatan kerja sama dengan Jepang dan pembaruan Memorandum of Cooperation (MoC) SSW yang tengah dinegosiasikan. Sementara itu, Muhammad Arfian memaparkan strategi talent circulation Kementerian Ketenagakerjaan, serta peralihan dari kuantitas ke kualitas melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penguatan bahasa Jepang.

Sesi kedua menyoroti tren pekerja Indonesia di Jepang dan peluang bagi tenaga profesional. Kenichi Shishido (JP-MIRAI) menguraikan tantangan penerimaan pekerja Indonesia, mulai dari pengembangan SDM, retensi dan pengembangan karier, hingga pelindungan pekerja, menuju sirkulasi SDM yang berkelanjutan.

Akinori Ariga (International Human Resources Promotion Association/IPESA) membahas peluang lulusan perguruan tinggi dan pelajar asing untuk berkarier di Jepang melalui jalur tenaga profesional dan magang internasional.

Asep Bara, alumni Universitas Terbuka, berbagi pengalaman pekerja Indonesia di Jepang yang menempuh kuliah jarak jauh sambil bekerja. Kenichi Hikawa (KS Global) memperkenalkan peluang baru di sektor pengemudi, khususnya perekrutan sopir bus asal Indonesia melalui skema SSW.

Melalui forum ini, KBRI Tokyo berharap terbangun pemahaman bersama mengenai perkembangan kebijakan kedua negara menjelang transisi ke ESDP, diperoleh informasi terbaru mengenai tren pekerja Indonesia di Jepang, termasuk tantangan yang perlu dihadapi bersama, serta terbuka peluang baru bagi tenaga profesional Indonesia. KBRI Tokyo menyatakan siap menjadi mitra dunia usaha Jepang dalam menindaklanjuti peluang kerja sama yang konkret. Forum dilanjutkan dengan diskusi panel, tanya jawab, dan sesi networking.

Indonesia kini menjadi salah satu negara asal tenaga kerja asing dengan pertumbuhan paling pesat di Jepang. Per Juni 2026, terdapat 307.456 WNI di Jepang, kelompok warga asing terbesar keenam, dan bertambah 41.387 orang dalam enam bulan.

Dari jumlah tersebut, 108.367 orang bekerja melalui jalur SSW dan 139.846 orang melalui TITP, atau secara keseluruhan sekitar 81 persen dari total WNI di Jepang. Pada Januari–Juli 2026, pekerja baru asal Indonesia yang masuk ke Jepang melalui jalur TITP dan SSW mencapai 57.200 orang, naik 25 persen dari periode yang sama tahun lalu, dan terbanyak di antara negara pengirim.