Negara Masih Butuh Rp500 Triliun dalam Dua Bulan! Strategi Kejar Penerimaan Pajak Diungkap

MUS • Monday, 16 Nov 2026 - 09:53 WIB

Bogor - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun penerimaan pada November dan Desember 2026 untuk mengejar target hingga akhir tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, DJP menyiapkan sejumlah strategi, baik melalui kebijakan perpajakan maupun penguatan administrasi. Beberapa langkah yang ditempuh di antaranya kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace, pengurangan sanksi administratif, penerapan Global Minimum Tax, serta SPP-TDLN (Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri).

Bimo menjelaskan, berbagai kebijakan tersebut dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam dua bulan terakhir tahun ini. "Salah satu tadi ada kebijakan marketplace, kebijakan pengurangan sanksi administratif, kebijakan global minimum tax, SPPTDLN. Itu merupakan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan sampai dengan akhir tahun," ujarnya pada Media Gathering DJP, Kamis (12/11/2026).

Selain kebijakan, pendekatan behavioral nudging atau dorongan perubahan perilaku juga diandalkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dilakukan dengan mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya, sekaligus membangun kesadaran dan kepatuhan tanpa semata-mata mengedepankan pendekatan penegakan hukum.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia DJP diperkuat untuk memastikan pemungutan pajak berjalan lebih profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas Account Representative (AR) serta fungsionalisasi lini bisnis perpajakan agar pengawasan dan pemeriksaan berjalan lebih terukur.

BACA JUGA: Dirjen Bimo: Pajak adalah Energi dan Darah untuk Membangun Indonesia

Bimo menyebut, fungsionalisasi pegawai mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan evaluasi DJP pada periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026, aktivitas dan kualitas eksekusi pengawasan meningkat sekitar 65 persen, sementara aktivitas audit mengalami peningkatan sekitar 25 persen.

"Jadi bagaimana memperkuat pemungutan pajak dan sistem Coretax yang terus kita sempurnakan," kata Bimo.

Selain penguatan sumber daya manusia, DJP terus menyempurnakan sistem Coretax, termasuk pengembangan fitur analitik dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Fitur analitik yang sebelumnya masih dijalankan melalui mekanisme terpisah kini mulai diintegrasikan sebagai bagian dari sistem Coretax untuk memperkuat pengawasan dan pengujian kepatuhan wajib pajak.

Kerja sama pertukaran informasi perpajakan internasional atau Exchange of Information, juga dimanfaatkan, termasuk melalui mekanisme Group Information Return. Melalui mekanisme tersebut, informasi perpajakan perusahaan yang tercakup dalam ketentuan Global Minimum Tax dapat diperoleh secara otomatis dan dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan.

Bimo optimistis berbagai strategi tersebut dapat membantu mengoptimalkan penerimaan negara hingga akhir tahun. Koordinasi dan integrasi dengan direktorat jenderal terkait juga terus diperkuat untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi ya Insya Allah kami optimis dan yang penting memang kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan Dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilience, tetap tangguh sebagai absorber untuk memastikan perekonomian tetap tangguh," pungkasnya.