
Bogor - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, pajak bukan sekadar sumber penerimaan negara, melainkan energi penting untuk mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semangat dan kreativitas seluruh jajaran perpajakan menjadi kunci dalam mengamankan penerimaan negara di tengah tantangan yang semakin kompleks.
Dalam sambutan kepada sejumlah wartawan dalam Media Gathering Ditjen Pajak (DJP) di Kabupaten Bogor, Kamis (12/11/2026), Bimo mengibaratkan pajak sebagai energi sekaligus darah yang menggerakkan kehidupan bangsa. Ia juga menekankan pekerjaan mengumpulkan pajak, memiliki nilai pengabdian bagi masa depan Indonesia.
"Pajak itu energi. Pajak itu darah. Kalau kami-kami ini enggak bergairah, enggak berenergi, enggak berdarah untuk ingin traveling beyond the usual, kita enggak akan bisa mengamankan penerimaan," ujar Bimo.
Lebih lanjut, pemungutan pajak juga dipandang sebagai bentuk amal jariah karena setiap rupiah yang dikumpulkan membawa harapan bagi masyarakat. Dana pajak, menurutnya, memiliki peran penting dalam memenuhi hak masyarakat, mulai dari pemerataan pendidikan berkualitas hingga upaya mencegah stunting pada anak.
"Kita bicara pajak itu bagi saya juga amal jariah. Karena dengan rupiah yang kita kumpulkan di situ ada harapan untuk membuat Indonesia lebih baik," katanya.
BACA JUGA: DJP Tegaskan TNI-Polri Tidak Terlibat Penagihan Pajak
Bimo juga menyoroti pentingnya peran media dalam membangun pemahaman publik mengenai kebijakan perpajakan. Ia menyebut media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami kebijakan secara utuh, akurat, dan tidak terjebak pada informasi yang dapat memecah belah.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengangkat tema "Merawat Narasi, Menyelaraskan Persepsi", Direktorat Jenderal Pajak ingin mendorong terciptanya narasi perpajakan di ruang publik yang akurat, konsisten, serta memiliki kesamaan pemahaman terhadap berbagai isu dan kebijakan.
Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap berbagai regulasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan sanksi administrasi. Karena itu, komunikasi yang tepat antara otoritas pajak, media, dan masyarakat dinilai semakin penting agar setiap kebijakan dapat dipahami secara proporsional.
Menurutnya, perpajakan menyangkut tiga kepentingan yang saling berkaitan, yakni hak wajib pajak, hak negara, dan yang paling utama hak rakyat sebagai penerima manfaat dari pembangunan yang dibiayai melalui penerimaan pajak.
Kebijakan perpajakan nasional terus diperkuat melalui sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Setidaknya terdapat lima kebijakan utama yang menjadi fokus pemerintah, mulai dari pengawasan transaksi marketplace hingga penerapan pajak minimum global.
Kelima kebijakan tersebut mencakup penyempurnaan aturan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, implementasi PPh Pasal 22 marketplace, pengawasan Pajak Minimum Global, persuasi wajib pajak berbasis behavioural insights, serta penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).