DJP Tegaskan TNI-Polri Tidak Terlibat Penagihan Pajak

Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menepis rumor yang beredar di masyarakat mengenai keterlibatan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam penagihan pajak secara langsung.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menilai kekeliruan persepsi publik ini dipicu oleh potongan informasi yang tidak utuh mengenai tata kelola data perpajakan.

"Sebenarnya ini dimulai dari potongan informasi yang tidak lengkap," ujar Bimo dalam wawancara bersama MNC Trijaya, Rabu (22/7). 

Bimo menegaskan kerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebatas pembangunan jejaring informasi untuk validasi data wilayah, bukan tindakan eksekusi pajak di lapangan. Sinergi ini bahkan sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.

"Dalam proses pengawasan wajib pajak, sejak 2020 sudah kami jadikan salah satu cara untuk mendapatkan informasi di lapangan. Kerja sama ini hanya dalam konteks pembangunan jejaring informasi," jelasnya.

BACA JUGA: Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ada Tax Amnesty Baru

Peran aparat di tingkat desa atau kelurahan bersifat sangat spesifik, yaitu membantu verifikasi lokasi wajib pajak di daerah remote (terpencil) yang sulit dijangkau petugas pajak.

"Misalnya, apabila kami butuh detail alamat tempat usaha atau kedudukan wajib pajak di desa-desa terpencil, kami butuh konfirmasi dari aparat desa, Babinsa, atau Bhabinkamtibmas karena area kerja mereka menjangkau wilayah tersebut. Ini murni untuk pendataan, bukan pemeriksaan atau pemungutan pajak," tegas Bimo.

Seiring berkembangnya transformasi teknologi di DJP, ketergantungan pada pengumpulan data secara manual di lapangan pun telah berkurang signifikan, karena sistem informasi perpajakan yang sudah sangat mumpuni.

DJP kini aktif memanfaatkan teknologi seperti data crawling dan web scraping, serta menjalin kerja sama dengan 79 institusi penyedia data. Hal ini membuat proses pengumpulan data secara langsung di lapangan menjadi sangat minim.

Bersamaan dengan itu, Bimo menegaskan komitmen DJP untuk terus menjaga transparansi dan integritas lembaga dalam melayani masyarakat.

"Kami pastikan sistem kami semakin berintegritas. Meski demikian, kami tetap terbuka menerima semua masukan masyarakat demi memperkuat integritas lembaga," pungkasnya.