Cegah Penipuan Jamaah, Bersathu Usulkan Akreditasi Travel Haji dan Umrah

JAKARTA – Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu), Farid Aljawi, meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna mencegah penipuan serta kerugian masyarakat.

Dalam keterangannya kepada MNC Trijaya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Farid menyoroti informasi mengenai kerugian masyarakat yang disebut mencapai Rp114 miliar akibat persoalan penyelenggaraan haji dan umrah.

Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri sumber kerugian tersebut agar dapat membedakan antara tindakan penipuan, persoalan keuangan perusahaan, maupun kegagalan layanan dari pihak lain seperti maskapai penerbangan.

"Kerugian-kerugian ini harus didata, harus ada asalnya dari mana. Dan itu harus ditelusuri," ujarnya.

Peket Murah

Farid juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur paket umrah dengan harga murah tanpa mempertimbangkan kewajaran biaya dan kelengkapan layanan. Ia menilai calon jamaah perlu memeriksa rekam jejak travel, kompetensi pengelola, tiket pesawat, hotel, serta kepastian visa sebelum mendaftar.

Selain itu, Bersathu mengusulkan pemerintah menerapkan klasifikasi atau akreditasi bagi perusahaan travel berdasarkan kapasitas pengelolaan, kondisi keuangan, fasilitas kantor, sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan.

Menurut Farid, keberadaan izin operasional saja belum cukup untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memberangkatkan dan melayani jamaah.

Ia juga meminta agar pemerintah tidak menggeneralisasi seluruh penyelenggara akibat kasus yang melibatkan sejumlah perusahaan. Penindakan tetap diperlukan terhadap pihak yang terbukti melakukan penipuan, tetapi perusahaan yang menjalankan usaha secara profesional perlu mendapatkan pembinaan.

Farid turut menilai istilah "bandit agama" kurang tepat untuk menggambarkan pelaku usaha travel secara umum. Menurutnya, istilah penipuan atau pelanggaran lebih sesuai untuk menyebut tindakan pihak tertentu.

Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian Haji memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan asosiasi serta pelaku usaha. Pembinaan dan edukasi dinilai penting agar persoalan dapat dicegah sebelum merugikan jamaah.

Farid berharap pengawasan berbasis data, peningkatan literasi masyarakat, dan klasifikasi penyelenggara dapat menciptakan industri perjalanan haji dan umrah yang lebih profesional sekaligus meningkatkan perlindungan jamaah.

" Menciptakan industri perjalanan haji dan umrah yang lebih profesional sekaligus meningkatkan perlindungan jamaah," tandasnya.