Fahira Idris Usulkan Lima Langkah Atasi Tumpang Tindih Regulasi Pusat dan Daerah

YOGYAKARTA – Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, mendorong lima langkah penguatan regulasi daerah untuk mengatasi tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Fahira, ketidakharmonisan regulasi dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konsultasi Publik Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bertema Benang Kusut Regulasi Daerah di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam forum tersebut, Fahira menegaskan bahwa harmonisasi aturan tidak boleh berujung pada penyeragaman kebijakan. Daerah tetap harus memiliki ruang untuk mengatur kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik dan kewenangannya.

Lima langkah yang diusulkan meliputi penguatan sinkronisasi regulasi dan pembagian kewenangan pusat-daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perancang peraturan daerah, serta penyelarasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Selanjutnya, Fahira mendorong peningkatan kualitas Naskah Akademik dan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi. Langkah kelima adalah memperkuat evaluasi produk hukum daerah serta memastikan rekomendasi harmonisasi ditindaklanjuti.

Ia menilai keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak semata-mata diukur dari jumlah regulasi yang dihasilkan, tetapi dari manfaat dan kemampuannya menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Yang jauh lebih penting adalah apakah Perda tersebut benar-benar dibutuhkan, dapat dilaksanakan, dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat," kata Fahira.

Konsultasi publik yang dibuka Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas tersebut juga membahas pentingnya memperkuat peran daerah dalam pembentukan kebijakan nasional.

Hasil diskusi bersama akademisi, pemerintah daerah, dan DPRD selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi dalam Dialog Nasional BULD DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum.

Fahira berharap penguatan harmonisasi regulasi dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kewenangan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

" Dapar memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kewenangan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.