Dorong Pertumbuhan UMKM, DPRD Klungkung Bahas Penyertaan Modal Rp1 Miliar untuk Jamkrida

KLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) atau Jamkrida Bali Mandara pada Tahun Anggaran 2027.

Tambahan investasi tersebut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang terkendala persyaratan agunan dari lembaga keuangan.

Rencana penambahan modal tersebut mulai dibahas melalui mekanisme legislasi di DPRD Klungkung. Pembahasan diawali dengan penyampaian penjelasan Bupati Klungkung I Made Satria terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara dalam rapat paripurna DPRD Klungkung, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Pemerintah daerah mengusulkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada 2027. Dengan penambahan tersebut, total investasi Pemkab Klungkung pada perusahaan penjaminan kredit daerah itu akan meningkat dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar.

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan, pembahasan Ranperda penyertaan modal perlu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan koperasi.

“Penambahan penyertaan modal ini harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kami berharap investasi pemerintah daerah kepada Jamkrida Bali Mandara dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi, terutama usaha yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh kredit karena keterbatasan agunan,” ujar Anak Agung Gde Anom.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan penyertaan modal daerah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria menjelaskan bahwa penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, tambahan modal diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan Jamkrida Bali Mandara sekaligus memperluas layanan kepada UMKM dan koperasi yang membutuhkan dukungan pembiayaan, tetapi terkendala persyaratan agunan.

Pemkab Klungkung telah menjadi pemegang saham Jamkrida Bali Mandara sejak 2012 dengan total penyertaan modal mencapai Rp1 miliar hingga 2018. Rencana penambahan modal tersebut juga mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Bali Mandara pada 10 Maret 2026 yang menyepakati perlunya penambahan modal perusahaan. Pemerintah daerah berharap investasi tersebut dapat mendorong pertumbuhan usaha produktif, memperluas akses permodalan, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan kinerja perusahaan dan potensi penerimaan dividen.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati berharap Ranperda dapat menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pelaksanaan penambahan penyertaan modal diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Melalui pembahasan di DPRD Klungkung, rencana penambahan modal ini menjadi salah satu kebijakan investasi daerah yang perlu dicermati dari sisi manfaat ekonomi, kemampuan keuangan daerah, serta kontribusinya terhadap masyarakat. Kejelasan target penjaminan dan hasil yang terukur menjadi bagian penting agar penyertaan modal tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.