Dampak Perubahan Iklim, Forum Asia-Pasifik Bahas Pendanaan PAUD dan Perlindungan Anak

JAKARTA – Sekitar 150 perwakilan pemerintah, peneliti, praktisi pendidikan, mitra pembangunan, dan organisasi filantropi dari 16 negara Asia-Pasifik berkumpul di Jakarta untuk membahas penguatan sistem pengembangan anak usia dini, termasuk pendanaan berkelanjutan dan perlindungan anak dari dampak perubahan iklim.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Developmentpada 20–22 Oktober 2026. Forum ini diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanoto Foundation, SEAMEO CECCEP, serta Koalisi Nasional PAUD-HI.

Mengusung tema From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific, forum tersebut menyoroti perlunya kerja sama lintas negara untuk memastikan layanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, serta mampu menghadapi perubahan iklim.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, mengatakan pemerintah sedang berupaya membangun kolaborasi untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini di Indonesia. Salah satu kebijakan yang tengah dikembangkan adalah penerapan wajib belajar satu tahun pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari prioritas Wajib Belajar 13 Tahun.

“Salah satu inisiatif kebijakan utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penerapan wajib belajar satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), yang selaras dengan prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun,” kata Suharti.

Ia menambahkan, program kementerian juga mencakup revitalisasi sekolah dan satuan PAUD untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan memadai, serta perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) agar menjangkau anak-anak di tingkat prasekolah.

Dari sisi regional, Direktur Eksekutif ARNEC Evelyn Santiago mengatakan negara-negara Asia-Pasifik menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan layanan anak usia dini.

Menurut Evelyn, forum tersebut diharapkan dapat mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman menjadi langkah bersama untuk memperkuat sistem pengembangan anak usia dini yang tangguh terhadap perubahan iklim dan memiliki dukungan pendanaan berkelanjutan.

“Dengan mempertemukan pemerintah nasional, peneliti, mitra pembangunan, lembaga filantropi, guru, dan praktisi pengembangan anak usia dini, kami berharap dapat mengubah pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki menjadi aksi kolektif yang lebih kuat,” ujarnya.

Selain kesiapan menghadapi perubahan iklim, pendanaan menjadi salah satu pokok pembahasan. Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD Kemendikdasmen, Harris Iskandar, menekankan pentingnya pembiayaan jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini.

“Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas membutuhkan pendanaan berkelanjutan dan tanggung jawab bersama. Pendanaan untuk anak usia dini seharusnya dilihat bukan sebagai sebuah pengeluaran tapi sebagai sebuah investasi bagi suatu negara,” kata Harris.

Pandangan serupa disampaikan Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry. Ia mengatakan filantropi dapat melengkapi upaya pemerintah melalui dukungan terhadap penyediaan bukti, inovasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar pendekatan yang efektif dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany, menyoroti pentingnya memperkuat kerangka hukum, pemerataan akses, serta sumber pendanaan yang tidak bergantung pada bantuan donor jangka pendek. Ia juga mendorong integrasi isu perubahan iklim ke dalam pembelajaran PAUD dengan metode yang sesuai tahap perkembangan anak.

Koordinator Koalisi Nasional PAUD-HI, Irma Yuliantina, menambahkan bahwa sistem PAUD yang tangguh dan didukung pendanaan memadai diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan esensial bagi anak sebelum, selama, dan setelah terjadi krisis.

Selama tiga hari, forum membahas pengembangan PAUD yang responsif terhadap iklim, strategi pembiayaan berkelanjutan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknologi digital dalam pendidikan anak usia dini. Peserta juga membahas pentingnya memberi ruang bagi suara dan perspektif anak.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ARNEC meluncurkan strategi periode 2026–2030 yang disusun melalui konsultasi dengan mitra di tingkat global, regional, dan nasional. Forum juga mengangkat kampanye global Act for Early Years, termasuk ajakan melalui Minifesto untuk meningkatkan perhatian dan investasi pada pengembangan anak usia dini.

Melalui pertemuan ini, para penyelenggara mendorong kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, peneliti, dan mitra pembangunan untuk memperkuat layanan anak usia dini. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan hasil diskusi menjadi kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan agar manfaat layanan PAUD dapat dirasakan secara lebih merata.