BPIP: Seluruh Kebijakan Pembangunan Wajib Sejalan dengan Pancasila

BANDUNG – Pancasila harus menjadi ukuran dalam setiap kebijakan pembangunan dan pembentukan regulasi. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi harus memastikan setiap kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal itu mengemuka dalam Simposium Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Sinkronisasi Regulasi di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).

​Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menekankan bahwa refleksi sejarah Sidang Umum Pertama MPRS penting untuk membaca kembali arah pembangunan nasional.

​"Pancasila harus menjadi landasan sekaligus ukuran dalam setiap kebijakan pembangunan. Sinkronisasi regulasi menjadi penting agar seluruh peraturan dan kebijakan negara tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila serta tujuan bernegara," ujar Yudian.

​Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan kesiapan Pemprov Jabar untuk menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam indikator program kerja yang konkret.

​"Jawa Barat siap menjadi role model dalam implementasi nilai-nilai Pancasila yang terukur. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat dilihat dan dievaluasi secara konkret," ujar Erwan.

​Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Duta Arsip Nasional RI, Rieke Diah Pitaloka, turut mengingatkan pentingnya belajar dari memori kearsipan sejarah bangsa demi menentukan arah pembangunan.

​"Arsip bukan nostalgia. Arsip adalah ingatan yang memungkinkan bangsa belajar tanpa harus mengulangi kesalahan sejarah," ungkap Rieke.

​Sementara itu, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rini Agustiani, mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam penyelamatan memori kolektif bangsa.

​"Khazanah arsip akan terus bertambah dan dapat diakses oleh publik apabila ada peran aktif dari pencipta arsip," ujar Rini.