Swasembada Protein Hewani, Wamen Viva Yoga Dorong Fakultas Kedokteran Hewan Ambil Peran

BADUNG – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) di berbagai perguruan tinggi untuk mengambil peran dalam mendukung program swasembada protein hewani. Menurutnya, keahlian akademisi dan tenaga profesional di bidang kedokteran hewan dibutuhkan untuk memperkuat sektor peternakan nasional, khususnya komoditas daging sapi dan susu.

Hal tersebut disampaikan Viva Yoga saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) di Badung, Bali, Jumat (6/11/2026).

Seminar mengangkat tema Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health. Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Dekan FKH Unud Dr. drh. Gusti Ngurah Sudisma, M.Si., perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Balai Veteriner, Balai Karantina, akademisi dari berbagai fakultas kedokteran hewan, pelaku usaha, serta mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga mengenang masa pendidikannya di FKH Unud. Ia mengaku mendapatkan proses pembelajaran yang penuh disiplin dan tantangan hingga membentuk perjalanan dirinya saat ini.

"Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana saya ditempa dengan keras, tanpa kompromi. Setelah melalui proses itu, sekarang kita bisa bertemu lagi," ujarnya.

Transmigrasi diarahkan pada pengembangan ekonomi

Selain membahas ketahanan pangan, Viva Yoga memaparkan perkembangan kebijakan transmigrasi yang kini diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi.

Ia mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi telah menerima 65 proposal dari berbagai kabupaten dan kota di luar Pulau Jawa yang mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi baru.

Usulan tersebut antara lain bertujuan membuka akses wilayah yang selama ini masih terisolasi sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun, pembukaan kawasan baru tidak dilakukan secara otomatis. Pemerintah terlebih dahulu mempertimbangkan potensi ekonomi serta peluang pengembangan wilayah tersebut.

Dari berbagai proposal yang masuk, Viva Yoga menyebut pemerintah telah menyepakati pembukaan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau, tepatnya kawasan Barelang, serta satu kabupaten di Sulawesi.

Ia mencontohkan, pembukaan akses kawasan di Sulawesi mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah setempat karena dapat mempermudah jangkauan menuju wilayah yang sebelumnya relatif sulit diakses dan membutuhkan biaya perjalanan lebih besar dibandingkan perjalanan ke Jakarta.

"Tanpa ada potensi ekonomi, kita tidak akan membuka kawasan baru," jelasnya.

Viva Yoga menegaskan, paradigma transmigrasi saat ini tidak lagi sebatas memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, minat masyarakat terhadap program transmigrasi masih cukup tinggi. Ia menyebut sekitar 10.000 kepala keluarga telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut, meskipun sosialisasi secara luas belum dilakukan.

Sejak program transmigrasi dimulai pada 1950, tercatat sekitar 2,2 juta transmigran atau setara dengan 9,2 juta jiwa jika dihitung bersama anggota keluarga. Peserta program tersebut juga tidak hanya berasal dari Jawa dan Bali, tetapi termasuk masyarakat dari Lampung.

Defisit daging sapi dan susu menjadi tantangan

Dalam paparannya, Viva Yoga menyebut keberhasilan program swasembada pangan, khususnya beras, tidak terlepas dari kontribusi kawasan transmigrasi yang selama ini berkembang menjadi sentra produksi tanaman pangan.

Setelah pencapaian di sektor beras, pemerintah kini perlu memperkuat pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

Sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan peningkatan kegiatan budidaya perikanan air tawar. Kementerian Transmigrasi juga telah menjalin sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung upaya tersebut.

Namun, persoalan pemenuhan kebutuhan protein hewani masih menghadapi tantangan, terutama pada komoditas daging sapi dan susu.

Viva Yoga memaparkan, berdasarkan data yang disampaikannya dalam seminar, kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional mencapai 794,29 ribu ton, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 421,21 ribu ton.

Sementara itu, kebutuhan susu nasional pada 2025 mencapai 4,7 juta ton, sedangkan ketersediaannya baru sekitar 820,87 ribu ton. Berbeda dengan kedua komoditas tersebut, produksi daging ayam ras dan telur disebut telah mengalami surplus.

"Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat kita impor," ungkapnya.

Kondisi tersebut, menurut Viva Yoga, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan sektor peternakan nasional. Ia berharap Indonesia dapat mengembangkan industri peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagaimana yang dilakukan Selandia Baru.

Ia juga menilai Indonesia memiliki potensi lahan yang luas, termasuk kawasan savana yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan peternakan.

Lahan transmigrasi disiapkan untuk peternakan modern

Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kementerian Transmigrasi memiliki lahan sekitar 3,1 juta hektare yang berpotensi dikolaborasikan dalam pengembangan usaha peternakan.

Viva Yoga berharap lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan kalangan akademisi dan praktisi kedokteran hewan.

Ia menekankan bahwa pencapaian swasembada protein hewani membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), sektor swasta, perguruan tinggi, hingga mitra internasional.

Secara khusus, Kementerian Transmigrasi berencana menjalin kolaborasi dengan FKH Unud untuk mengembangkan lahan potensial menjadi kawasan peternakan sapi modern.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan ternak yang unggul, sehat, dan produktif sekaligus memperkuat kapasitas produksi daging sapi nasional.

Keterlibatan FKH dinilai penting karena pengembangan peternakan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan dan jumlah ternak, tetapi juga membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, kesehatan hewan, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan peternakan yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, pengembangan peternakan modern di kawasan transmigrasi diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan produksi protein hewani nasional.

Seminar Nasional FKH Unud tersebut sekaligus menjadi ruang diskusi bagi akademisi, pemerintah, dan pelaku industri untuk membahas kontribusi ilmu kedokteran hewan dalam mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta pembangunan peternakan Indonesia.