Survei IPO 2 Tahun Prabowo-Gibran: Persepsi Ekonomi Membaik, Penegakan Hukum Dapat Rapor Merah

Jakarta — Hasil survei terbaru dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada Sabtu (24/10/2026) menunjukkan dinamika persepsi publik terhadap kinerja ekonomi dan hukum selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan temuan survei, mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini. Sebanyak 62% responden menilai kondisi ekonomi berada dalam kategori baik dan 5% menilai sangat baik, sehingga total persepsi positif mencapai 67%. Sementara itu, 32% responden menilai negatif, dan 1% sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab (TT/TJ).

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan hasil tersebut menggambarkan dua sisi kondisi ekonomi di tengah masyarakat.

"Temuan ini mengindikasikan mayoritas masyarakat memandang kondisi ekonomi nasional secara positif, tetapi proporsi penilaian negatif yang mencapai hampir sepertiga responden menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian masyarakat," ujar Dedi Kurnia Syah.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, persepsi masyarakat terhadap dinamika ekonomi juga menunjukkan tren cenderung positif. Sebanyak 44% responden menganggap kondisi ekonomi lebih baik (41%) dan sangat lebih baik (3%), sedangkan 19% responden menilai kondisi ekonomi cenderung stabil atau sama seperti tahun sebelumnya.

Namun, sebanyak 32% responden merasa kondisi ekonomi justru memburuk, terdiri dari 24% yang menilai lebih buruk dan 8% sangat lebih buruk. Sebanyak 5% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Menanggapi hal itu, Dedi soroti ketimpangan dampak pertumbuhan ekonomi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.

"Tingginya proporsi responden yang menilai kondisi ekonomi lebih buruk, terutama pada kategori lebih buruk sebesar 24%, mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat," tegas Dedi.

Atas temuan ini, pemerintah diminta mempertahankan faktor-faktor penunjang persepsi positif sekaligus memperkuat kebijakan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan publik.

Rapor Merah Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Di sisi lain, survei IPO mencatat rapor merah pada persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini. Mayoritas responden memberikan penilaian yang cenderung negatif.

Sebanyak 48% responden menilai penegakan hukum dalam kondisi buruk dan 11% menilai sangat buruk, sehingga total persepsi negatif mencapai 59%. Sebaliknya, penilaian positif hanya berada di angka 36% (kategori baik), tanpa ada satu pun responden yang memberikan nilai sangat baik (0%), serta 5% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Dedi menekankan bahwa hasil survei sektor hukum ini harus menjadi peringatan tegas bagi pemangku kebijakan.

"Temuan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat konsistensi penerapan hukum, transparansi proses peradilan, independensi lembaga penegak hukum, serta efektivitas pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," pungkasnya.